Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diminta Ulangi Lagi Imbauan Tidak Gelar Aksi Massa

Kompas.com - 15/06/2019, 18:22 WIB
Christoforus Ristianto,
Heru Margianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari, berharap calon presiden Prabowo Subianto mengulangi kembali imbauan kepada pendukungnya untuk tidak menggelar aksi massa selama persidangan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pertama saya mengapresiasi dulu imbuan pertama Pak Prabowo. Tapi, sayangnya imbauannya tidak didengar oleh sebagian pendukungnya. Oleh karena itu, ada baiknya Prabowo mengulang kembali imbaunnya," ujar Taufik saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Masa persidangan di MK, tuturnya, sudah transparan dengan adanya siaran langsung di sebagian televisi nasional dan kanal media lainnya. Sehingga, tak perlu ada massa yang datang ke Gedung MK.

Baca juga: Datang ke Sekitar Gedung MK, FPI: Kita Mau Dukung MK

Ia menuturkan, dalam sidang pertama sengketa pilpres yang digelar pada Jumat (14/6/2019), masih terdapat sekelompok orang yang melakukan aksi massa.

"Imbauan pertama Pak Prabowo ini tidak diikuti sebagian pendukungnya. Prabowo harus ulangi lagi imbauanya, kalau perlu berkali-kali menjelang persidangan, sehari sebelumnya, lalu sore harinya imbau lagi, supaya pendukungnya benar-benar mendengar," ujar dia.

Dengan imbauan yang disampaikan berulang kali, seperti diungkapkan Taufik, dirinya yakin pendukung Prabowo tak akan menggelar aksi massa selama persidangan di MK.

Tak hanya Prabowo, ia juga berharap elite politik lainnya memberikan arahan seperti yang dilakukan Prabowo.

Imbauan Prabowo

 

Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut. Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

"Kami putuskan selesaikan (sengketa) melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," ujar Prabowo melalui video yang diterimaKompas.com, Selasa (11/6/2019).

"Saya mohon sami'na wato'na, percayalah pada pimpinan dan sungguh-sungguh kalau anda dukung Prabowo-Sandi, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," ucapnya. Baca juga: 5 Imbauan Prabowo kepada Pendukungnya Jelang Sidang Sengketa Pemilu di MK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com