TKN: Jangan Terlalu Paranoid dengan Baju Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengaku heran kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan ajakan Jokowi menggunakan baju putih saat mencoblos.

"Masa imbauan menggunakan baju putih dianggap sebagai pelanggaran? Pak Jokowi itu jauh sebelum kampanye Pilpres sudah sering menggunakan baju putih," kata Ace kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Ace mengatakan, baju putih tidak melambangkan identitas apapun kecuali bahwa memperlihatkan sifat bersih, sederhana dan bersahaja. Oleh karena itu, ia menilai langkah kubu 02 yang mempermasalahkan ajakan menggunakan baju putih sungguh mengada-ada.

"Masa memakai baju putih dapat menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif? Yang benar saja. Jangan terlalu paranoid dan berhalusinasi," kata dia.

Ace pun membantah jika ajakan Jokowi mengenakan baju putih melanggar prinsip rahasia dalam Pemilu. Sebab, pencoblosan tetap dilakukan di balik bilik suara.

"Saya kira ketika seseorang sudah di bilik suara, mereka punya kebebasan untuk menentukan pilihan Capresnya. Tidak ada intimidasi dan tidak ada tekanan psikologis," ucap Ace.

Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga sebelumnya mempersoalkan seruan memakai baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS) saat 17 April 2019, oleh pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf kepada pendukungnya.

Baca juga: Tim Hukum 02: Ajakan Jokowi agar Nyoblos Pakai Baju Putih Pelanggaran Serius

Hal ini disampaikan dalam permohonan sengketa pilpres yang dibacakan dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Seruan mengajak pakai baju putih itu dianggap sebuah pelanggaran pemilu yang serius. Pelanggaran yang dimaksud terkait asas pemilu yang bebas dan rahasia.

"Bukan hanya melanggar asas pemilu yang rahasia, ajakan memakai baju putih untuk menyoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas," ujar Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum 02.