Ketua DPR: Apa Pun Putusan MK, Wajib Ditaati Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak mematuhi dan menaati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Bambang menjelang bergulirnya sidang sengketa Pilpres di MK pada 14 Juni 2019.

Ia mengatakan, putusan tersebut tak hanya harus dipatuhi oleh pihak yang berperkara di MK dan para pendukung capres, namun seluruh masyarakat Indonesia.

"Penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karenanya, apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Tak Perlu ke Jakarta Saat Sidang MK, Pak Prabowo Sudah Bicara...

"Bukan hanya kepada penggugat, tergugat, maupun pendukungnya saja. Melainkan juga kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kesatuan ketatanegaraan," lanjut dia.

Bambang menyebutkan, MK merupakan lembaga negara yang diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, hasil sidang di MK bersifat final terhadap perselisihan hasil Pemilu.

Ia mengatakan, pasca-putusan MK yang bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menggugat hasil pemilu.

Oleh karena itu, ia meminta publik memberikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Prabowo: Apa Pun Keputusan MK, Kita Sikapi dengan Dewasa dan Tenang

Ia pun meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden, tidak ada yang melakukan pengerahan massa.

Proses hukum di MK harus bebas dari tekanan pihak mana pun.

"Sudah begitu lama Bangsa Indonesia berkelut dalam luka pemilu. Sudah waktunya kita balut luka ini dengan legowo mengedepankan rasa persaudaraan," papar Bambang.

"Tak perlu lagi kita tambah luka baru, yang pada akhirnya malah merugikan kita semua. Yang kalah tak perlu menjadi abu, yang menang tak perlu jadi arang," lanjut politisi Golkar itu.