KPU Selesaikan Dokumen untuk Hadapi Gugatan Prabowo di MK

Kompas.com - 12/06/2019, 14:09 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Krisiandi

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Logo KPU()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai melakukan rapat pleno finalisasi dokumen sengketa hasil pilpres.

Dari rapat tersebut, Ketua dan seluruh Komisioner KPU memberikan persetujuan kepada tim hukum KPU mengenai sejumlah dokumen yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini.

Dokumen yang dimaksud ialah draf jawaban dan alat bukti yang akan digunakan untuk menjawab Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sudah, sudah selesai (rapat pleno) tadi, (dokumen) sudah di-acc oleh komisioner," kata Ketua Tim Hukum KPU untuk sengketa PHPU Pilpres, Ali Nurdin, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Ditemui secara terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah menyetujui dokumen yang akan diserahkan ke MK.

Dokumen tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, seperti data pemilih, Situng, hingga logistik.

"Ya misalnya ada beberapa hal terkait dengan data pemilih kan disoal juga ya, termasuk soal situng, soal logistik, nah itu kita siapkan bahan-bahannya," ujar Ilham.

Rencananya, KPU akan menyerahkan seluruh dokumen tersebut ke MK pukul 15.30 WIB sore ini.

Selain KPU, Bawaslu juga akan mendatangi MK sore ini. Kedatangan Bawaslu adalah untuk menyerahkan keterangan tertulis terkait sengketa hasil pilpres.

Dalam perkara ini Bawaslu bertindak sebagai pihak terkait.

Untuk diketahui, MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.

Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum memastikan syarat pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden sudah memenuhi aturan. KPU juga memastikan, Ma'ruf tidak punya jabatan di BUMN. Kasus Ma'ruf sebelumnya juga pernah dialami caleg Gerindra.<br /> KPU menjawab soal materi gugatan Pilpres oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Salah satunya soal posisi cawapres Ma’ruf Amin yang menjabat di Bank Syariah sebagai dewan pengawas. Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyatakan tidak ada masalah soal pencalonan Ma'ruf. KPU juga meminta BPN memeriksa dengan benar posisi Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.