Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Dalam Politik Tak Bisa yang Menang Ambil Semua, yang Kalah Dihabisi

Kompas.com - 29/05/2019, 10:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfuf MD meminta semua pihak segera menggagas rekonsiliasi usai Pemilu 2019. Ia menilai hal itu penting dilakukan untuk membuat situasi politik kondusif.

"Tentu kami mendorong adanya rekonsiliasi politik karena politik itu tidak bisa zero sum game yang menang mengambil semuanya yang kalah dihabisi seluruhnya. Saya kira untuk alam Indonesia dan budaya Indonesia rekonsiliasi politik itu menjadi penting," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Mahfud MD Dukung Aparat Bertindak Tegas demi Keselamatan Rakyat

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat menahan diri dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 dan kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, jika masyarakat kembali terprovokasi, bukan tak mungkin kerusuhan serupa bisa terjadi kembali.

Karena itu, Mahfud meminta semua pihak mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dalam menghadapi situasi ini. Ia mengatakan langkah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut diapresiasi.

Baca juga: Mahfud MD Apresiasi Prabowo Ajukan Gugatan Ke MK

"Penyelesaian sengketa Pilpres itu sekarang ada di MK. Kita mengapresiasi Pak Prabowo paslon nomor 2 bersama Pak Sandi yang sudah menbawa kasus ini ke MK untuk mencari penyelesaian yang paling elegan," kata Mahfud.

"Kita apresiasi dan peluang untuk menang atau kalah tetap ada di MK. Oleh sebab itu mari kita dorong MK untuk melakukan tugasnya secara profesional. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan tidak boleh diteror oleh siapapun," lanjut dia.

Kompas TV Penyidik Mabes Polri menetapkan mantan Pangkostrad, Kivlan Zen sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Penetapan Kivlan Zen sebagai tersangka dipastikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. Rabu (29/5/2019), Kivlan akan diperiksa mengenai status hukumnya sebagai tersangka. Sebelumnya Kivlan telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dalam unjuk rasa 9 Mei lalu. #KivlanZen #DugaanMakar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com