Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Bawaslu Tak Terima Pemilu 2019 Disebut Pemilu Terburuk

Kompas.com - 28/05/2019, 23:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menolak jika ada yang menyebut Pemilu 2019 adalah yang terburuk.

Memang ada sejumlah kekurangan, tetapi, hal itu tak lantas menjadikan pemilu tahun ini menjadi yang terburuk

"Enggak (yang terburuk) kalau ada kesalahan dan kekurangan iya. Ini baik, kalau nggak baik nggak selesai," kata Abhan usai sebuah diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Perludem: Terlalu Tergesa-gesa Menyebut Pemilu 2019 yang Terburuk

Menurut Abhan, pelaksanaan Pemilu 2019 bagi penyelenggara adalah yang paling transparan karena seluruh tahapan pemilu bisa diketahui oleh publik dan dilihat baik serta buruknya.

Sekalipun pihaknya merekomendasikan KPU untuk melaksanakan pemilu ulang, kata Abhan, hal itu justru untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu.

"Kalau ada kekurangan iya, yang namanya manusia tidak sempurna," ujarnya.

Baca juga: KPU Sebut Pernyataan Bambang Widjojanto soal Pemilu 2019 Terburuk Ahistoris

Abhan juga menolak jika Pemilu 2019 dikatakan lebih buruk dibanding Pemilu pada Orde Baru. Sebab, independensi dan transparansi penyelenggara pemilu bisa diukur.

"Enggak, nggak mungkin lah (lebih buruk dari Pemilu Orde Baru), lha wong ini penyelenggaranya jelas, independen, transparan. Proses sejak awal di kecamatan dilihat, di kabupaten dilihat, ya semua publik bisa lihat lah. Di nasional juga lihat kan debatnya kami dengan saksi," tegas Abhan.

Baca juga: Jumlah Permohonan PHPU Lebih Sedikit, KPU Klaim Pemilu 2019 Lebih Baik

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menyebut, pemilu kali ini sebagai yang terburuk pasca reformasi.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut mantan Komisioner KPK itu, Pemilu 2019 tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Kompas TV Saat ini, sudah ditutup pendaftaran untuk mengajukan gugatan keberatan hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak akan terpengaruh dengan aksi massa, yang diperkirakan berlangsung saat MK mengadili sengketa pemilu presiden dan legislatif. Meski demikian wakil ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menyarankan masyarakat tidak turun ke jalan untuk berdemo saat MK menyidangkan perselisihan hasil pemilu. Putusan MK nantinya akan bergantung kepada proses persidangan dan bukti-bukti yang ada selama sidang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com