Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua TKN Jokowi Yakin MK Profesional Tangani Sengketa Hasil Pilpres

Kompas.com - 24/05/2019, 22:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir yakin Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen akan menyelesaikan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara profesional.

"Dan Insya Allah pasti ada jalan keluar yang diselesaikan secara profesional, juga independen, karena bukan bagian dari pemerintah dan juga bukan bagian yang dipilih kan, dipilih secara konstitusional juga. MK seperti itu," kata Erick saat ditemui di The Moon Hotel Monopoli, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Erick juga mengapresiasi langkah Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke MK.

"Kita harus apresiasi daripada langkah yang dilakukan Pak Prabowo, sahabat saya saudara Sandi untuk melaporkan proses yang sehat," ujarnya.

Baca juga: Amien Rais Pesimistis Gugatan BPN ke MK Bisa Ubah Hasil Pemilu

Sementara itu, Erick mengatakan, TKN juga telah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra. Tim pitu juga dibantu oleh perwakilan partai dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Dari relawan juga ada yang bergabung karena ini kembali, pak Jokowi milik semua. Bukan milik TKN, bukan milik siapa, semuanya juga bergabung di tim hukum," pungkasnya.

Kompas TV Berita pertama, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ke-3 BJ Habibie di Istana Merdeka. Berita selanjutnya, Calon Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno akan ajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir, penyebar hoaks anggota Brimob berasal dari Tiongkok ditangkap. Berikut adalah tiga berita terpopuler hari ini rangkuman Kompas TV yang akan dibawakan oleh Cindy Permadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com