Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng

Gubernur Jawa Tengah

Ada Sengkuni di Antara Kita

Kompas.com - 24/05/2019, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAK seorang pun yang mencintai negeri ini rela bila darah tertumpah akibat perselisihan anak bangsa, sebagaimana tidak relanya kita saat ini menyaksikan aksi damai yang sontak dikotori kericuhan, bentrokan, dan tindakan-tindakan brutal nan anarkistis.

Tidak semata saling hantam, lempar batu, lempar petasan ataupun molotov, tetapi juga pembakaran dan penjarahan. Darah pun tertumpah di jalan-jalan besar Ibu Kota. Kabarnya, ada yang meregang nyawa. Jakarta memanas dan Indonesia was-was.
 
Jelas tercium, ketakutan sepertinya sengaja ditebar. Oleh siapa? Tak lain oleh para Sengkuni lewat narasi-narasi yang menyesatkan.

Tragisnya lagi, tindakan brutal nan anarkistis yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta, depan kantor Badan Pengawas Pemilu, kemudian merembet ke Tanah Abang dan Slipi tersebut, lekat dengan skenario yang rasanya telah disiapkan secara matang.

Layaknya sebuah film, di situ ada produser, sutradara serta seksi perlengkapan yang bertugas menyediakan rupa-rupa peralatan untuk beradegan.
 
Para Sengkuni itu--sudah pasti--tak peduli pada kerugian hati dan materi. Mereka masa bodoh dengan kesedihan yang dialami sekian banyak warga, masa bodoh dengan mobil-mobil yang terbakar ataupun bangunan dan fasilitas yang rusak. Juga tak ambil pusing dengan lumpuhnya ekonomi.

Kebahagiaan mereka adalah ketika melihat orang-orang berduka. Suka citanya mereka adalah tatkala menyaksikan orang-orang terluka. Mereka menebar api untuk membakar negeri.

Sudah menjadi wataknya, para Sengkuni itu adalah orang-orang yang terobsesi kekuasaan. Dengan membuat kerusuhan, mereka pikir dapat merusak legitimasi pemerintah.

Begitu melihat wibawa pemerintah jatuh, mereka lanjutkan provokasi agar ekskalasi kerusuhan meningkat dan meluas.

Mereka membayangkan huru-hara di Jakarta pada Mei 1998 terulang lagi, sehingga pemerintahan yang sah jatuh. Itulah saat yang mereka tunggu agar bisa bergerak cepat mengambil alih kekuasaan.

Para Sengkuni itu tentu tidak mengenal arti demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mereka juga tidak paham nilai konstitusi, kedaulatan rakyat, bahwa di negeri berdasarkan Pancasila ini rakyat berdaulat. Bahwa, rakyatlah yang membentuk pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilu.

Oleh karena itu, sejak semula mereka sudah tidak percaya dengan mekanisme pemilu sebagai sarana membentuk pemerintahan. Mereka hanya memanfaatkan momentum pemilu sebagai pintu masuk untuk mengambil kekuasaan secara paksa.

Para Sengkuni ini paham atas karakter pribadi sebagian elite kita, bahwa mereka tidak mudah menerima kekalahan.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu pintar berpidato tentang demokrasi, tetapi mereka hanyalah jiwa-jiwa kerdil terhadap nilai-nilai demokrasi.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu mengaku menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat, tetapi sesungguhnya mereka menampiknya.

Bagi mereka rakyat adalah kawula, sekumpulan orang-orang lemah, yang harus dibimbing, diarahkan, dan dikendalikan oleh elite, yaitu orang pintar yang punya perbawa tinggi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com