Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/05/2019, 12:56 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mendukung setiap langkah pemerintah dan alat negara dalam upaya menjaga keutuhan dari setiap tindakan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pemerintahan yang sah.

Hal ini disampaikan Surya Paloh menanggapi kerusuhan yang terjadi di sejumlah lokasi pasca pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Partai NasDem akan selalu mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh TNI dan Polri termasuk tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang hendak membuat negara ini terpecah belah, jika dipandang terpaksa," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak

Surya Paloh menegaskan, pemilu 2019 sudah selesai dan KPU sudah mengumumkan hasil resminya. Setiap pihak harus menghormati setiap hasil dan keputusan yang ada. Apabila ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa menempuh jalur yang telah ditentukan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ada.

"Oleh karena itu tindakan-tindakan yang merusak dan memaksakan kehendak sesungguhnya bertentangan dengan tujuan berdemokrasi," kata dia.

Surya Paloh mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa Nasdem menghormati proses menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

 

 

Namun demikian, proses tersebut harus senantiasa sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

"Proses penyampaian pendapat tidak boleh disertai dengan pemaksaan kehendak karena hal itu sesungguhnya telah menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," kata dia.

Nasdem mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan berjalannya fungsi-fungsi lembaga negara dalam pelayanan publik.

Ia juga emerintahkan kepada setiap kader Partai NasDem untuk tetap siaga merespon perkembangan yang ada dan secara aktif menciptakan suasana harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com