Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Kompas.com - 21/05/2019, 20:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap presiden dan wakil presiden terpilih di masa mendatang tak berkompromi dengan kejahatan korupsi.

"Memang harus zero tolerance (terhadap korupsi) dengan zero tolerance kita di situ tegas bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," ujar Saut di sela-sela buka puasa bersama masyarakat sipil di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Apalagi, kata Saut, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sehingga implementasi rencana aksi Stranas PK bisa diperkuat.

Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

"Kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, kalau kita semuanya sudah ber-integrity kemudian kita akan lebih cepat membangun tata kelola yang baik. Lebih cepat membangun, katakanlah banyak impian-impian kita tentang APBN menjadi Rp 4.000 triliun yang pernah kita sebut itu," ujar dia.

Dengan demikian, Saut optimistis pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa semakin meningkat. Saat ini skor IPK Indonesia adalah 38.

"Kita kan mimpinya 45-an tapi sekarang kan baru 38. Nah kalau itu dipilih berintegritas, kemudian diseleksi, kemudian ada zero tolerance, penyimpangan sedikit apa pun diberi sanksi, itu akan lebih cepat," ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu Dukung KPK Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai

Selain integritas, Saut juga menekankan pentingnya pemerintahan mendatang diisi orang-orang yang profesional. Sebab, masalah di Indonesia tak sekadar korupsi.

"Integritas saja tidak cukup, karena kita sehari-hari berhadapan dengan variabel yang sulit, ekonomi, kerusakan lingkungan, perizinan, penegakan hukum. Itu kan tidak dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya integrity saja tapi juga dia mengerti hal-hal yang lebih teliti tentang yang dikerjakan ini," paparnya.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memberikan konferensi pers pasca-pengumuman Pemilu 2019. Wiranto meminta masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com