Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Biarkan Masyarakat Keluar Daerah Menuju Jakarta

Kompas.com - 16/05/2019, 18:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mencegah pergerakan massa dari daerah ke Jakarta.

Hal itu disampaikan Wiranto menyikapi rencana people power yang kerap didengungkan kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden 22 Mei nanti.

"Dari daerah tolong, Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta, selesaikan di sana," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Jokowi Panggil Wiranto dan Agum Gumelar ke Istana Bahas 22 Mei

"Kepala desa, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa ya, selesaikan di sana. Kan besaran penumpukan massa ini ketika daerah enggak bisa membendung mereka ke Jakarta. Nah, jadi sinerginya di situ," ujar Wiranto lagi.

Ia mengatakan aparat di daerah dan pusat harus bersinergi untuk memastikan agar situasi politik tetap kondusif terutama pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ia meminta agar aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah memikirkan upaya yang harus dilakukan agar massa tak bergerak ke Jakarta.

Baca juga: Ibu-ibu Jangan Khawatir, Polri Pastikan Aman Penetapan Hasil Pemilu di KPU

Wiranto meminta agar para aparat menjelaskan masyarakat tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi sebab pemilu berlangsung aman dan sukses.

"Jelaskan ke masyarakat. Enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya. Percuma ke sana. Puasa lagi. Sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti. Seperti itu," ujar Wiranto.

"Kita jelaskan nanti. Ini belum selesai tapi KPU, Bawaslu menjelaskan ini sudah sesuai rencana dan rambu-rambu hukum dan tata tertib. Jika di sana-sini ada kekeliruan dan kecurangan selesaikan dengan cara-cara peraturan dan undang-undang," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Wiranto dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar ke Istana Kepresidenan pada Selasa (14/5/2019) siang kemarin. Pertemuan internal itu membicarakan kondisi politik pasca-Pemilu 2019 terutama jelang penetapan pemenang Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang. Lalu apa saja hasilnya? Langkah apa yang diambil pemerintah untuk menjaga kondusifitas politik saat ini? Untuk membahasnya kami akan berbincang dengan Deputi IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo dan analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. #Pemilu2019 #KondisiPolitik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com