Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

18 Kasus Korupsi Besar Mangkrak, Pimpinan KPK Tegaskan Terus Bekerja

Kompas.com - 15/05/2019, 13:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, dirinya bersama pimpinan lainnya berupaya menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan.

Termasuk 18 kasus korupsi lama dan dalam skala yang relatif besar yang menjadi catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII).

Beberapa kasus yang disinggung ICW dan TII, seperti kasus Garuda Indonesia, bailout Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Bukti (kasus Garuda Indonesia) yang kami dapat itu berkasnya tebal. Itu kan semua buktinya dalam bahasa Inggris kalau Indonesia sebenarnya sudah lama jadi. Jadi juga diterjemahkan bukti-buktinya itu kan, ini investigasi bersama SFO (Serious Fraud Office, Inggris) dan CPIB Singapura," kata dia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Catatan ICW dan TII: 18 Kasus Korupsi Besar Belum Dituntaskan KPK

Kemudian Laode menyinggung kasus BLBI. Menurut dia, kasus ini memiliki perkembangan yang signifikan. Meski demikian, Laode enggan menjelaskan lebih rinci maksud dari perkembangan signifikan itu.

"Ya saya enggak bisa sebut sekarang tapi mudah-mudahan BLBI akan kita selesaikan, ya," kata dia.

Kemudian terkait kasus Bank Century, Laode menyatakan pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

"Century ini agak angel (sulit), tetapi ini kita harus cari buktinya dan macam-macam seperti itu, kita juga enggak boleh memaksakan sebuah kasus juga," kata dia.

Baca juga: Menurut ICW, Ini Tiga Pola Korupsi Peradilan...

"(Kasus) KTP elektronik saja belum selesai semua. Jadi memang harus mungkin ada lah (kasus) yang diwariskan ya, seperti kasus e-KTP ini kan. Kami bekerja semampu kami," sambung dia.

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, sebanyak 18 kasus korupsi lama dan dalam skala yang relatif besar belum dituntaskan oleh KPK

Hal ini berdasarkan hasil kajian bersama antara ICW dan TII.

"Kami mencatat paling tidak masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Kurnia dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: KPK Bisa Usut Kasus Korupsi Lama yang Diduga Libatkan Korporasi

Beberapa dari 18 kasus itu seperti kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec, ke pejabat Pertamina; bailout Bank Century; proyek pembangunan di Hambalang; suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia; proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan.

Kemudian, kasus hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan; proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan; suap Rolls Royce ke pejabat PT Garuda Indonesia; Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP); hingga kasus Pelindo II.

Dari catatan ICW dan TII dalam kasus-kasus tersebut, masih ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, namun belum terjerat.

Selain itu, aktor utama di balik kasus belum terungkap, tersangka ada yang belum ditahan; dan belum adanya perkembangan yang signifikan.

Kompas TV Masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir akhir tahun 2019. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjomenyatakanpresiden memiliki pandangan sendiri soal siapa dan seperti apa orang orang yang akan dipilih sebagai panitia seleksi KPK. #kpk #AgusRahardjo #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com