Makar dan Politik Pascakebenaran

ISTILAH makar kembali mengemuka setelah polisi menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, dalam kasus makar.

Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Para tokoh tersebut tersandung kasus makar karena pidato mereka yang menyerukan ajakan people power. Status tersangka Eggi Sudjana, misalnya, berawal dari pidatonya di Rumah Kertanegara pada hari pemungutan suara.

Karena narasi pidatonya tersebut, Eggi dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 107 ayat 1 KUHP, makar memiliki maksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Narasi people power pertama kali dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, saat masa kampanye pilpres lalu.

Amien yang juga tokoh PAN itu mengatakan gerakan people power merupakan respons atas kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pascapemungutan suara 17 April 2019, ajakan people power, bahkan revolusi, untuk menolak hasil pemilu semakin kencang dilontarkan oleh sejumlah pihak yang berasal dari barisan pendukung capres nomor urut 02. Mereka mengatakan telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat testruktur, sistematis, dan masif.

Bagaimana seruan people power tersebut bisa berujung pada dugaan makar, serta apakah tindakan polisi telah proporsional dalam merespons seruan people power akan dibahas mendalam dalam program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (15/5/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Politik pascakebenaran

Pascakebenaran atau post-truth adalah istilah dimana keyakinan subjektif menjadi faktor utama yang membentuk opini publik dibandingkan fakta.

Pilpres 2019 menandakan datangnya era politik pascakebenaran di Indonesia, dimana perdebatan, wacana, dan opini politik dibentuk oleh faktor keyakinan yang bersifat subyektif dibandingkan fakta dan realita yang muncul.

Kondisi ini terjadi karena signifikansi media sosial sebagai sumber berita. Di sisi lain, media sosial dimanfaatkan secara masif untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, atau hoaks, demi tujuan politik. Informasi tersebut bersifat emosional yang selaras narasi komunikasi politik yang dibangun, yakni politik identitas.

Seruan people power menolak hasil pemilu, yang diduga oleh pihak kepolisian mengandung tujuan makar, berupaya memanfaatkan opini massa pendukung yang tidak mempercayai hasil pemilu.

Sikap mendelegitimasi hasil pemilu tersebut sejatinya lebih didasari keyakinan yang bersifat subyektif dibandingkan fakta dan data yang muncul.

Sebagian massa pendukung pasangan Prabowo-Sandi lebih meyakini hasil perhitungan internal, yang menyatakan kemenangan 54 persen seperti disampaikan kubu BPN dalam simposium “Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019”, Selasa (14/5/2019), meskipun sejauh ini data penunjang klaim tersebut tidak pernah dibuka atau bahkan lokasi perhitungan suaranya dirahasiakan.

Situng KPU yang didesain dengan transparan dan berbagai hasil hitung cepat yang berlandaskan metode ilmiah tidak lagi dipercaya.