Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Puan Maharani Mungkin Jadi Perempuan Pertama yang Jabat Ketua DPR

Kompas.com - 14/05/2019, 13:11 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani disebut-sebut berpeluang besar menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.

Berdasarkan pasal 472D ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), posisi Ketua DPR pada periode selanjutnya akan diduduki partai pemenang Pemilu 2019.

Baca juga: Puan Maharani Disebut-sebut Calon Kuat Ketua DPR 2019-2024

Terkait mencuatnya nama Puan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai bahwa putri dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu layak menyandang jabatan Ketua DPR.

"Cocok, cocok sekali. Mbak Puan sangat layak jadi ketua DPR," ujar Muhaimin di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019) malam.

Baca juga: Lolos ke Senayan, Puan Pilih jadi Anggota DPR Atau Tetap jadi Menteri?

Politisi yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, jika Puan terpilih, maka DPR akan membuat sejarah dengan memiliki pimpinan perempuan terutama.

Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan di Banyuwangi Rabu (5/12/2018)KOMPAS.COM/Ira Rachmawati Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan di Banyuwangi Rabu (5/12/2018)

"Mbak Puan mungkin akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI dalam sejarah," kata Wakil Ketua MPR itu.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan nama yang cukup kuat di internal partai untuk menduduki jabatan ketua DPR adalah Puan Maharani.

"Memang di internal kami belum ada pembicaraan resmi mengenai ini karena kami masih fokus pada penghitungan. Tetapi jujur ada diskusi di internal kami bahwa ada 5 hal yang membuat kenapa (posisi ketua DPR) menguat kepada Mba Puan Maharani," ujar Eriko ketika dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Bamsoet: Sesuai Ketentuan UU, Partai Pemenang Pemilu 2019 Jadi Ketua DPR

Eriko mengatakan pihaknya tidak ingin mendahului keputusan resmi partai. Nama Puan sejauh ini menguat dalam pembicaraan informal internal partai. Ada lima hal yang membuat kader partai memercayai Puan.

Pertama, kata Eriko, Puan memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman yang lengkap di dunia politik. Dia pernah menjadi ketua fraksi di lembaga DPR dan menjadi ketua DPP di PDI-Perjuangan.

"Kedua itu di internal kami juga, kepemimpinan beliau waktu menjadi ketua fraksi itu banyak hal yang membuat kami menjadi merasa nyaman. Itu di internal kami ya," kata dia.

Baca juga: Diprediksi Dapat Kursi Pimpinan DPR, Ini Kriteria Kandidatnya dari PDI-P

 

Alasan ketiga, Eriko mengatakan hubungan Puan dengan partai lain cukup baik. Puan dinilai memiliki pola pendekatan yang efektif dengan partai-partai lain ketika menjadi ketua fraksi dulu.

Alasan keempat, Puan tidak hanya memiliki pengalaman di bidang legislatif melainkan juga eksekutif. Eriko mengacu pada jabatan Puan saat ini sebagai menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Alasan yang terakhir, Puan memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi.

Namun, Eriko menegaskan bahwa keputusan soal hal ini ada pada Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia memperkirakan rapat mengenai hal ini baru bisa digelar sekitar Juli atau Agustus.

Kompas TV Suhu politik nasional pasca pilpres bisa dibilang masih cukup panas menyikapi hasil Pemilu Presiden. Kini semua pihak diimbau mendinginkan suasana dan mempercayakan hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah kita coba merajut kembali silaturahim pascapemilu dan mendinginkan suhu politik nasional. Bersama kawan-kawan di studio, ada Wasekjen PDI Perjuangan, Erico Sotarduga dan pakar komunikasi politik, Lely Arrianie. Dan terhubung melalui saluran telphon dengan Politisi Partai Gerindra, Supratman Agtas. #Pemilu2019 #MerajutPersaudaraan #SuhuPolitik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com