Pengamat: Koalisi Jokowi-Ma'ruf dari Luar Tampak Adem Ayem, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Kerja yang merupakan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin seolah tidak mengalami gejolak yang berarti seperti yang terjadi di koalisi kubu lawannya.

Sembilan partai dalam koalisi ini tampak tidak saling berselisih sampai saat ini. Namun, pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan itu hanya tampak luarnya saja.

"Tampaknya adem ayem, tetapi di dalam pergerakannya sebenarnya cukup kencang juga ya," ujar Arya kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Pergerakan kencang yang dimaksud Arya dimulai sejak masa-masa penghitungan suara ini. Tepatnya ketika pasangan Jokowi-Ma'ruf hampir dipastikan memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: PAN Buka Peluang Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Arya mengatakan, ini merupakan waktu bagi partai untuk mulai bersepakat soal usulan nama-nama menteri.

"Saling sikut juga pasti akan terjadi di internal 01 soal bagaimana mereka mendiskusikan ini," ujar Arya.

Menurut dia, Ma'ruf Amin sendiri juga tidak akan tinggal diam dengan isu ini. Dia yakin Ma'ruf juga punya kepentingan. Kunjungan Ma'ruf ke kediaman Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai bentuk pergerakan cawapres itu.

Baca juga: TKN: Kami Sudah Duga, Chemistry Pak SBY Tidak Sama dengan Koalisi 02

Selain itu, kata Arya, sebenarnya bukan hanya partai politik saja yang mulai berdialog soal jabatan menteri. Menteri-menteri yang saat ini ada dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga pasti akan kasak-kusuk ke partai politik.

"Menteri-menteri sekarang tentu konsentrasinya terbelah juga. Di satu sisi mereka tinggal 5 bulan lagi, di sisi lain mereka ingin mendapat perhatian Jokowi juga agar dipilih kembali. Mereka tentu juga akan bergerilya ke partai-partai," ujar Arya.

Oleh karena itu, menurut dia apa yang akan terjadi dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf selanjutnya adalah gerilya politik untuk memperebutkan posisi menteri.