Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/05/2019, 17:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar bila ke depannya partai yang awalnya berseberangan dengan petahana di Pilpres 2019 kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Ia mengingatkan situasi yang terjadi pasca-pilpres 2014. Ketika itu, PPP, PAN, dan Golkar yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto lantas kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

"Yang jelas, seperti PAN, akan menerima siapa saja yang menang, tentu saja. Bahwa bisa masuk koalisi itu 5 tahun lalu juga terjadi seperti itu. Yang lima tahun lalu mendukung Prabowo, lalu kemudian mendukung Pak Jokowi. Masuk dalam kabinet," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: PAN Buka Peluang Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi kemungkinan masuknya PAN dan Demokrat lewat komunikasi yang dibangun oleh capres petahana Joko Widodo.

Kalla mengatakan politik merupakan hal yang dinamis. Karenanya, ia menilai jika nantinya PAN dan Demokrat bergabung ke pemerintahan, menurutnya hal itu wajar saja.

"Jadi politik itu biasa saja," lanjut dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk berpindah koalisi dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Soal Pindah Koalisi, PAN Masih Terikat Kontrak Politik dengan Prabowo-Sandiaga 

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Kompas TV Kesolidan Koalisi Indonesia Adil Makmur terancam oleh pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang menyebut Partai Demokrat tak punya sikap yang jelasa dalam koalisi. Demokrat pun meminta Arief Poyuono meminta maaf dan menarik ucapannya itu. Bagaimana Partai Demokrat, menyikapi pernyataan Arief Poyuono yang menyebut, Demokrat tak punya sikap politik yang jelas dan meminta Demokat keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com