Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Buka Peluang Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 13/05/2019, 16:18 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa PAN membuka peluang untuk berpindah koalisi dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah.

Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Diam soal Hak Angket dan Pansus Pemilu 2019, PAN dan Demokrat Main Aman

Viva mengatakan, partai politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam demokrasi dan menjadi perwakilan dari politik masyarakat.

Oleh sebab itu, ia menilai partai politik idealnya bersatu untuk membangun Indonesia ke depannya.

"Jadi karena negara ini negara yang besar idealnya lembaga-lembaga demokrasi yang ada terutama parpol juga bersatu padu untuk membangun visi indonesia ke depan," kata Viva.

Kendati demikian, lanjut Viva, tak menutup kemungkinan pula PAN akan tetap berada di koalisi oposisi atau berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Viva mengatakan, sikap resmi PAN akan ditentukan setelah 22 Mei atau menunggu selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

"Tidak menutup kemungkinan dalam lima tahun ke depan PAN jga akan bersama-sama dalam perahu yang sama untul berkoalisi," kata dia.

"Setelah tanggal 22 mei seperti kata Ketua Umum bang Zulkifli Hasan nanti akan diputuskan di internal partai apakah nanti PAN akan bergabung dengan parpol pemerintah atau PAN akan brada di luar pemerintah," ucap Viva.

Kompas TV Rencana penggunaan hak angket untuk membentuk pansus terkait Pemilu 2019 mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menyatakan setuju dan akan mengomunikasikan dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Usulan pembentukan penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus terkait Pemilu 2019 disampaikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam sidang paripurna ke-16 sebagai respons dan upaya evaluasi pemilu. Usulan ini langsung ditanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menyatakan setuju dibentuk pansus in kerena diyakini dapat menyelamatkan demokrasi sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Namun Fadli akan mengomunikasikan terlebih dahulu dengan fraksi lainya khususnya Partai Amanat Nasional. #Pemilu2019 #FadliZon #PansusPemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com