Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Dapat Kursi DPR di Dapil Sumbar, Ini Kata Ketua DPD

Kompas.com - 13/05/2019, 15:09 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-Perjuangan kehilangan kursi dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Sumatera Barat. Padahal pada Pemilu 2014, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri mengantongi dua kursi.

Ketua DPD PDI-P Sumatera Barat sekaligus caleg petahana di daerah pemilihan tersebut, Alex Indra Lukman mengatakan sebenarnya suaranya secara pribadi mengalami kenaikan.

"Sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar saya memperoleh kenaikan suara pribadi lebih dari 100 persen dibandingkan 2014," ujar Alex kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Alex mengatakan, perolehan suara itu bukti bahwa dirinya mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPR dengan baik.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: PDI-P Menang di Sulbar, Disusul Gerindra dan Nasdem

"Tetapi saya juga mengakui bahwa sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat gagal meningkatkan suara partai, kegagalan itu adalah tanggung jawab saya sepenuhnya," kata dia.

Alex sendiri tidak tahu apa persis apa yang membuat perolehan suara PDI-P di Sumbar menurun. Dia tidak menceritakan detail mengenai hambatan-hambatannya selama masa kampanye lalu. Sebab dia sendiri justru mengalami kenaikan suara.

Namun dia menilai banyak faktor yang menyebabkan PDI-P kehilangan kursi.

Salah satunya adalah hoaks yang menimpa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan PDI-Perjuangan.

Hoaks ini, kata Alex, sebenarnya menyebar ke seluruh Indonesia. Namun, lanjut dia, Sumatera Barat sejak dulu merupakan loyalis calon presiden Prabowo Subianto sehingga banyak hoaks yang cukup berpengaruh di sana.

"Harus kita sadari bersama pesta demokrasi kali ini hanya disibukan dengan hoaks yang terstruktur dan masif," ujar Alex.

Baca juga: Tak Satu Pun Caleg PDI-P dari Sumatera Barat Lolos ke Senayan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019, Minggu (12/5/2019) malam.

Hasilnya, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat masing-masing tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024.

Gerindra dan PAN mengirimkan dua wakilnya dari daerah pemilihan Sumbar I dan masing-masing satu wakil di Sumbar II. Sementara PDI Perjuangan kehilangan kursi.

Kompas TV Caleg PAN Eggy Sudjana tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan seruan <em>people power</em>. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan pemeriksaan terhadap Eggy Sudjana masih dibutuhkan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang ingin diklarifikasi. Eggy sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik pada Jumat (3/5/2019) siang ini. Laporan kasus seruan <em>people power</em> terhadap Eggy Sudjana sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu kuasa hukum Eggy Sudjana melalui kuasa hukumnya menyatakan keterangan yang ia berikan pada pemeriksaan sebelumnya sudah dianggap cukup. #EggySudjana #PeoplePower #PoldaMetroJaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com