Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Sebut Koalisi Jokowi Siap Bekerja Sama dengan Parpol Pendukung Prabowo di Parlemen

Kompas.com - 13/05/2019, 14:03 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf diprediksi akan menguasai mayoritas kursi di DPR pada periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan partai yang tergabung dalam KIK pada dasarnya membuka kesempatan untuk partai non-koalisi untuk ikut bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara pada periode lima tahun ke depan.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

"Dari sisi model dasar perpolitikan nasional kita, maka kami tentu sangat menghormati politik dengan tetap membuka ruang kerja sama politik untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kursi ketua DPR akan ditempati oleh partai pemenang pemilu. Johnny mengatakan, susunan kursi pimpinan DPR adalah sesuatu yang tidak bisa diutak-atik lagi.

Namun, kata Johnny, KIK membuka ruang kerja sama untuk posisi lainnya misalnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan UU MD3, penetapan pimpinan MPR masih menggunakan sistem paket, bukan berdasarkan perolehan suara.

"Maka kami tentu membangun relasi politik dengan DPD, dengan partai non-TKN KIK yang ada di BPN 02," ujar Johnny.

Johnny mengatakan sebenarnya kekuatan partai KIK sudah cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi di DPR. Namun, kata dia, pihaknya menginginkan ada gotong royong politik.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Dia juga tidak mau bahwa gotong royong ini dilihat sebagai praktik bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia ini adalah bentuk kontribusi politik dari semua partai yang bisa diberikan untuk memperkuat lembaga.

Ketika ditanya partai mana yang berpotensi untuk ikut dalam "gotong royong" itu, Johnny mengatakan semua punya peluang.

"Semuanya baik PAN, Demokrat, PKS, bahkan Gerindra pun terbuka peluang kerja sama politik. Kita berpikir untuk negara tetapi sekali lagi kontribusi apa yang bisa diberikan untuk membangun soliditas penyelenggara negara," kata Johnny.

Kompas TV Seberapa mendesaknya pembentukan pansus Pemilu 2019? Apa yang ingin dicari dari pansus ini nantinya? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa dan pendiri netgrit sekaligus komisoner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay, dan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com