Kapolri hingga Jaksa Agung Jadi Pengarah Tim Hukum yang Dibentuk Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.

SK Kemenko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto pada Rabu (8/5/2019).

Dalam SK tersebut diketahui struktur Tim Asistensi Hukum.

Selain diisi oleh para pakar hukum yang independen, tim ini juga diisi oleh pengarah yang terdiri dari Wiranto sendiri hingga Kapolri Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Baca juga: Pembentukan Tim Hukum Nasional, Bentuk Kepanikan atau Kehati-hatian?

Dalam SK tersebut juga diatur bahwa tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga hal.

Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Tugas kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan.

Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.

Baca juga: Tim Hukum Bentukan Wiranto Mulai Bekerja, Pemerintah Makin Mantap Tindak Perilaku Inkonstitusional

SK tersebut mengatur bahwa waktu kerja tim ini sampai dengan 30 Oktober 2019.

Berikut struktur dan daftar anggota Tim Asistensi Hukum berdasarkan SK yang diterbitkan Wiranto:

• Ketua Pengarah: Menko Polhukam Wiranto
• Pengarah bidang Politik dan Pemerintahan Umum: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
• Pengarah bidang Kajian Hukum: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly
• Pengarah bidang Penindakan Hukum:
  1. Kepala Polri Tito Karnavian
  2. Jaksa Agung M Prasetyo
• Pengarah bidang Informatika: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
• Koordinator: Inspektur Jenderal Kemenkumham
• Wakil Koordinator I: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung
• Wakil Koordinator II: Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
• Sekretaris I: Adi Warman, Tenaga Ahli Menko Polhukam
• Sekretaris II: Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
• Anggota:
  1. Prof Muladi, Praktisi Hukum
  2. Prof Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
  3. Prof Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  4. Prof Dr Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana
  5. Prof I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  6. Prof Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
  7. Prof Dr Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
  8. Prof Dr Bintan R Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH
  9. Prof Dr Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  10. Dr Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/Hukum Tata Negara
  11. Dr Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
  12. Dr Teguh Samudera, Praktisi Hukum
  13. Dr Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi
  14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
  15. Deputi II Badan Intelijen Negara
  16. Deputi bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam
  17. Deputi bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam
  18.Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
  19. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
  20. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
  21. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
  22. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
  23. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam bidang Ekonomi dan Moneter
  24. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam
  24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam