Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ketua KPK Singgung Rumah Tahanan di Hadapan Pejabat-pejabat BUMN

Kompas.com - 09/05/2019, 16:05 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyinggung keberadaan rumah tahanan yang terletak di belakang Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Di Gedung Penunjang KPK, perwakilan pejabat-pejabat dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti diskusi bertajuk "Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya".

Peserta yang hadir ada dari kalangan direksi dan komisaris. Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghadiri acara itu.

Pada akhir pidatonya, Agus berharap perwakilan BUMN ikut memberi masukan untuk memperkuat Satuan Pengawas Intern di BUMN-BUMN.

Di sela-sela itu, Agus teringat dengan safety briefing yang disampaikan Biro Umum KPK sebelum acara dimulai.

Saat itu, Biro Umum KPK menyampaikan sejumlah jalur evakuasi jika kondisi darurat terjadi di Gedung Penunjang KPK.

Salah satu jalur evakuasi yang disinggung kebetulan berdekatan dengan Rumah Tahanan Cabang KPK.

"Tadi dijelaskan juga mengenai nanti kalau ada keadaan darurat seperti apa, lupa tadi yang dijelaskan sebetulnya di bawah itu ada juga ruang tahanan. Nanti kalau ada keadaan darurat nanti bisa saja Bapak, Ibu, bisa saja ketemu dengan...," ujar Agus menghentikan ucapannya sembari tersenyum.

Ia berharap, pejabat-pejabat BUMN yang hadir tak terlibat dalam kejahatan korupsi dan masuk dalam Ruang Tahanan KPK.

Menurut Agus, KPK juga beberapa kali menindak pejabat BUMN yang terindikasi korupsi.

"Kami masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa (pejabat) BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada. Kami sampaikan bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus.

Agus berharap, jajaran BUMN selalu memperbaiki tata kelola internalnya. Hal itu untuk mencegah kecurangan (fraud), korupsi dan penyimpangan lainnya terjadi di BUMN.

"Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran. Saya mengingatkan supaya Bapak, Ibu kemudian tidak mengalami hal sama, tidak tersandung hal yang sama. Mari kita melakukan perubahan untuk kebaikan negeri ini," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com