Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2019, 11:52 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku pihaknya sudah melakukan audit medis terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut proses ini bahkan sudah dilakukan sejak awal.

Hal ini disampaikan Viryan menanggapi desakan sejumlah pihak untuk melakukan investigasi terhadap penyebab meninggalnya 456 anggota KPPS yang bertugas di Pemilu 2019.

"Tim investigasi saya pikir tidak relevan, yang relevan sekarang adalah kita ingin mengetahui dan sudah berjalan sejak awal, kami sudah komunikasi dengan Kemenkes, selain dukungan kesehatan, saat rekap kecamatan sudah mulai berjalan proses audit medis," kata Viryan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan untuk Puluhan KPPS Meninggal

Viryan mengatakan, KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan lewat rumah sakit yang ada di tiap daerah. Menurut dia, proses rekam medis tersebut bisa menunjukkan sebab petugas KPPS meninggal.

"Jadi lewat jajaran Kemenkes di rumah sakit, di layanan kesahatan sudah bisa juga mendapatkan informasi sebab-sebab dari jajaran kami yang meninggal dunia," kata dia.

Saat ditanya apakah hasil rekam medis itu menunjukkan bahwa semua petugas KPPS yang meninggal dunia disebabkan karena kelelahan, atau ada penyebab-penyebab lain, Viryan tak memberi jawaban.

Baca juga: Petugas KPPS yang Disiram Tinta dan Disundut Rokok Belum Laporkan Kasusnya ke Polisi

"Yang tahu yang di bawah, yang akan rapat, yang lebih punya kompetensi membahas dan kemudian mengetahui lebih dalam sebab-sebabnya. Namun point pentingnya ini beban pemilu seperti ini perlu kita cari solusi untuk ke depan," kata Viryan.

Berdasarkan data terakhir, Selasa (7/5/2019) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 456 orang.

Sementara itu jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah menjadi 4.310 orang. Jumlah itu belum termasuk petugas dari Bawaslu dan Kepolisan.

Kompas TV Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan rapat kerja membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. DPD memberikan saran agar pelaksanaan pemilu serentak dievaluasi. Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Panglima TNI. DPD menilai pemilu telah berlangsung tertib dan damai. Namun salah satu masukan dari hasil evaluasi Pemilu 2019 adalah agar pelaksanaan pemilu serentak dipertimbangkan. Hal ini lantaran ratusan KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit. #PemiluSerentak2019 #DPD #EvaluasiPemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com