Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Langsung ke KPU, Fadli Zon Temukan Sejumlah Kelemahan Situng

Kompas.com - 03/05/2019, 21:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sejumlah kelemahan.

Beberapa kelemahan ini Fadli temukan usai melakukan pengecekan langsung terhadap Situng KPU.

"Ada sejumlah hal yang saya kira masih merupakan tanda tanya dan kelemahan dari sistem yang ada," kata Fadli saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Hingga Jumat 3 Mei, Terjadi 224 Kali Kesalahan Entry Data Situng KPU

Kelemahan itu misalnya, ketika terjadi kesalahan input data scan C1 ke Situng, tidak ada satu sistem yang bisa mengoreksi secara langsung.

Ketika ada kesalahan, koreksi harus dilakukan oleh petugas di kabupaten.

"Misalnya 120 bisa ditulis 1200, ada tambahan 0-nya. Saya pertanyakan kenapa tidak ada rejection, padahal kita tahu jumlah TPS (pemilih) itu hanya 3 digit. Kenapa kalau 4 digit masih masuk juga? Ini tidak bisa dijawab oleh KPU dengan sistem yang ada," ujar Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Minta KPU Hentikan Situng, Ini Alasannya

Selain itu, kelemahan lainnya adalah, jika terjadi kesalahan penulisan data di formulir C1, data itu tetap akan diinput sebagai entry data Situng.

Kesalahan penulisan data C1 hanya bisa dikoreksi di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

Padahal, kesalahan entry data Situng dapat memengaruhi grafik perolehan suara.

Kelemahan ketiga, petugas yang menginput data Situng sama dengan petugas yang memverifikasi entry data Situng.

Baca juga: Situng Sementara: Jokowi-Maruf 55 Juta Suara, Prabowo-Sandi 43 Juta Suara

Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Mereka yang mengerjakan pekerjaan input, mereka juga yang bisa melakukan verifikasinya sehingga bisa tidak akurat. Ini kenyataan yang terjadi dan tadi juga kita sampaikan juga di lapangan ketika mengecek langsung," kata Fadli.

Tidak hanya itu, Fadli menyebut, kapasitas memori Situng KPU tak cukup besar. Sehingga, tak semua gambar scan formulir C1 bisa dimuat dalam Situng.

Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi Sebut Kesalahan Data Situng Juga Berdampak ke Paslon 01

Akibatnya, terdapat entry data Situng yang tak dilengkapi dengan gambar scan formulir C1 dan hanya berupa angka saja.

"Ini juga menurut saya suatu hal yang sangat amatiran, karena seharusnya untuk tingkat negara tidak boleh ada hal seperti ini karena sudah harus dihitung berapa jumlah kapasitas dari memori yang dibutuhkan, bandwidth yang dibutuhkan," katanya.

Kompas TV Hingga Kamis (2/5) siang, data yang masuk di sistem informasi penghitungan suara, situng KPU, sudah mencapai 61 persen. Data yang ditampilkan dalam situng merupakan data berdasarkan angka dalam salinan formulir C1. Hingga pukul 10. 30 WIB, data dari formulir C1 yang masuk berasal dari 497 ribu665TPS, dari total 813 ribu 350 TPS atau lebih dari 61%.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com