Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komjen Moechgiyarto Resmi Menjabat Kepala Satgas Saber Pungli

Kompas.com - 03/05/2019, 15:12 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal (Pol) Moechgiyarto resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Moechgiyarto menggantikan posisi Komisaris Jenderal (Pol) Putut Eko Bayuseno.

Serah terima jabatan dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agus Suryabakti di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

"Saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada Komjen Putu Eko Bayuseno. Beliau menjabat Ketua Satgas Saber Pungli dengan penuh dedikasi dan kearifan. Tidak dapat dipungkiri, Satgas Saber Pungli menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan," ujar Moechgiyarto dalam acara serah terima jabatan.

Baca juga: Ombudsman Nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Tak Efektif

Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Anggota Satgas Saber Pungli terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenko Polhukam dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, dan TNI.

Satgas Saber Pungli bertugas memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Baca juga: Satgas Saber Pungli Dipandang Jadi Pekerjaan Tambahan Polri

Dalam sambutannya, Putu Eko Bayuseno mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Satgas Saber Pungli yang bekerja bersamanya selama lebih kurang 1,5 tahun terakhir.

Putut tidak hanya mengakhiri jabatannya di Satgas Saber Pungli. Putut juga memasuki masa pensiun dari Institusi Polri.

"Saya mohon doa sehubungan dengan telah selesainya saya bertugas di Kepolisian untuk bertugas di tempat selanjutnya," ujar Putut dalam sambutannya.

Kompas TV Penerimaan peserta didik baru yang rawan dimanfaatkan oknum demi kepentingan pribadi dan kelompok di Sumatera Selatan. Hal ini membuat Ombudsman dan satgas saber pungli Sumsel membentuk posko pengaduan pelanggaran untuk ujian nasioal dan penerimaan peserta didik baru. Ombudsman perwakilan Sumsel pun akan mengawasi proses ini agar bebas dari pungutan liar. Belum adanya transparansi kuota penerimaan di setiap sekolah serta kebijakan zonasi dimungkinkan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. #Ombudsman #PesertaDidik #Oknum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com