Wacana dan Polemik Pemindahan Ibu Kota di Era Jokowi...

KOMPAS.com – Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup membahas hal ini di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan hasil kajiannya tentang pemindahan ibu kota.

Menurut dia, terdapat tiga opsi yang diserahkan kepada Presiden terkait hal ini. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota dipindahkan di wilayah radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Jawa.

Dari semua pilihan yang ditawarkan, Jokowi memutuskan memilih opsi terakhir untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Kota di Kalimantan dan Sulawesi banyak disebut akan menjadi tujuan relokasi ibu kota ini.

Namun, ternyata bukan hanya kali ini wacana pemindahan ibu kota dibahas di era kepemimpinan manta Gubernur DKI Jakarta ini. Sebelumnya, pembicaraan mengenai urgensi pemindahan ibu kota sempat beberapa kali dilakukan.

Baca juga: Tujuh Hal yang Harus Diketahui soal Pemindahan Ibu Kota

Era Andrinof Chaniago

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago

Saat menjabat Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, juga pernah mengkaji pemindahan ibu kota, saat awal menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi pada 2015.

Sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya, Andrinof pernah menyebut bahwa kota di Kalimantan lebih potensial untuk dijadikan ibu kota Indonesia daripada kota di Jawa.

"Ketimbang Pulau Jawa, kalau di luar Jawa ya Kalimantan paling potensial. Kapasitas Pulau Jawa tidak mungkin menjadi ibu kota," kata Andrinof pada 1 April 2015.

Baca juga: Andrinof Sebut Sejumlah Kota di Kalimantan Bisa Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara

Hal itu dikarenakan beban Indonesia yang seolah tertumpuk di Jawa dan menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, kemacetan, hingga ketimpangan ekonomi dengan wilayah di pulau-pulau lain.

Dalam kesempatan itu, Andrinof sempat menyebut beberapa nama kota di Kalimantan yang menurut dia potensial untuk menjadi pengganti Jakarta. Kota itu misalnya Pangkalan Bun dan Sampit di Kalimantan Tengah, atau Paser dan Penajem di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Palangkaraya yang banyak disebut akan menjadi calon kuat, justru tidak direkomendasikan oleh Andrinof. Sebab, menurut dia, Palangkaraya tidak memiliki daya dukung lahan yang memadai.

Kajian 2017

Atas instruksi Presiden Joko Widodo, pada 2017 Bappenas mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Teten Masduki.

"Sudah diwacanakan Presiden, tetapi tentu kan mesti dibahas oleh Bappenas," kata Teten pada 7 April 2017.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi bahkan menyebut instruksi ini muncul setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Palangkaraya pada 2016.

"Ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya," kata Johan.