KPK Akan Dorong Implementasi Survei Penilaian Integritas 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong implementasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019 yang melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK akan memberikan pengarahan teknis terkait pelaksanaan SPI terhadap 34 peserta dari kementerian/lembaga dan 103 orang dari pemerintah daerah.

"KPK mendorong untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan mengukur keberhasilan kegiatan antikorupsi di instansi masing-masing dengan menerapkan Survei Penilaian Integritas (SPI)," kata Febri dalam keterangan persnya, Selasa (30/4/2019).

SPI merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh KPK dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman.

Persepsi dan pengalaman itu menyangkut praktik transparansi, akuntabilitas dan antikorupsi di suatu institusi.

"Tujuan dari SPI adalah untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi suatu instansi. Hasil SPI akan menjadi dasar kebijakan antikorupsi di masing-masing instansi," kata dia.

Ada 4 hal yang menjadi fokus SPI, seperti budaya antikorupsi, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia dan sistem antikorupsi.

Dalam budaya antikorupsi, aspek yang ditelusuri adalah mengenai keberadaan calo, peristiwa nepotisme, gratifikasi hingga penyalahgunaan wewenang.

Di pengelolaan anggaran, aspek yang ditelusuri seperti pengadaan barang dan jasa, potensi penyelewengan perjalanan dinas hingga potensi penyelewengan uang.

"(Aspek) pengelolaan SDM di antaranya mengenai praktik jual beli jabatan, nepotisme dalam rekrutmen, dan lain-lain. (Aspek) sistem antikorupsi di antaranya mengenai sosialiasasi antikorupsi, penegakan hukum bagi pelaku korupsi di instansi, perlindungan pelapor anti korupsi, dan lainnya," kata Febri.

Dalam implementasi SPI, KPK akan menggandeng pengawas internal setiap instansi dengan dibantu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pihak-pihak yang berpartipasi untuk memberikan penilaian SPI dalam suatu institusi terdiri atas pegawai, pengguna layanan, dan narasumber ahli. Dari beberapa kali pelaksanaan SPI, KPK optimis implementasi SPI mampu mendorong perbaikan dalam suatu institusi," kata dia.