Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Pemilu 2019, Kominfo Temukan 1.645 Hoaks Sejak Agustus 2018

Kompas.com - 29/04/2019, 06:23 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 1.645 konten hoaks sejak bulan Agustus 2018 hingga 25 April 2019. Penyebaran informasi hoaks ini terkait Pemilu Serentak 2019.

Hoaks yang kami identifikasi, kami klasifikasi dan validasi menangkal 1.645 hoaks dari bulan Agustus tahun lalu,” kata Menteri Rudiantara, Minggu (28/4/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Menteri Rudiantara memaparkan, jumlah hoaks setiap bulannya, khususnya yang berkaitan seputar pemilu 2019, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Baca juga: Masa Tenang, Kominfo Temukan 7 Konten Langgar UU Pemilu di Medsos

Pada bulan Agustus 2018, Kementerian Kominfo mengidentifikasi 25 hoaks, sementara di bulan Desember meningkat tiga kali lipat menjadi 75 hoaks. Lalu, di bulan Januari 2019 naik 175, Febuari 353, serta bulan Maret ditemukan 453, dan per tanggal 25 April 2019, ditemukan hoaks sebanyak 421.

“Kalau hoaks bertambah banyak, berarti kan kita ini betul-betul hidup di era yang kurang etis, kurang beradab (hanya karena hoaks),” cetusnya.

Baca juga: Jelang Pemilu, Kementerian Kominfo Catat Berita Hoaks Meningkat Tajam

Sepanjang masa kampanye Capres-Cawapres sejak Agustus 2018, Kementerian Kominfo telah mengais konten hoaks yang ditujukan kepada Calon Presiden (Capres) Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

Menteri Kominfo mengatakan, hoaks tentang kedua Capres, terhitung sejak masa kampanye awal di bulan Agustus 2018 sampai April 2019 ditemukan berjumlah 341.

"Terakhir bulan April meningkat, padahal udah lewat capresnya itu (hari pencoblosan), tapi hoaks masih saja terjadi lebih kepada capresnya," kata Rudiantara.

Baca juga: Kominfo Temukan 130 Hoaks Politik Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019

Menurutnya, motif hoaks yang dilakukan kepada kedua capres berbeda-beda. Bahkan, momentumnya lebih dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan.

Sementara hoaks yang ditujukan kepada cawapres KH. Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno, nyaris nihil.

"Ya pokoknya dibikin hoaks lah, dibikin seolah-olah jelek bahwa tidak layak dipilih lah kurang lebih kayak begitu," ujarnya.

Baca juga: Selama 10 Tahun, Kominfo Blokir Lebih dari 11.000 Konten Radikalisme-Terorisme

Jelang waktu penghitungan suara dan pengumuman secara resmi dari KPU, pada tanggal 22 Mei nanti, Menteri Rudiantara berharap masyarakat tidak lagi menyebarkan hoaks.

“Saya berharap sebetulnya setelah Pilpres, jumlah hoaks menurun, tapi perkiraan saya justru bulan April ini lebih tinggi. Udahlah bulan April ini terakhir kita perang hoaks, kepada semua, siapapun. Karena gak bagus,” ucapnya.

***

Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Rudiantara: Ada 1.645 Hoaks Terkait Pemilu dari Bulan Agustus hingga April 2019

Kompas TV Polisi menangkap seorang anggota satuan pengamanan atau satpam bank yang menyebar informasi bohong di sosial media. Pelaku dicari polisi karena menyebar konten hoaks di akun Facebook dan Instagram pada 17 April lalu. Ia ditangkap setelah menyebar video seolah-olah polisi ingin membuka paksa kotak suara di Tasikmalaya, Jawa Barat. Padahal kejadian sebenarnya, polisi sedang mengamankan lokasi penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang ITE dan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. #SebarHoaks #VideoHoaks #KotakSuara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com