Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Nilai Tak Perlu Utusan untuk Pertemukan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 25/04/2019, 22:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, tidak diperlukan utusan khusus untuk mewujudkan pertemuan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Tidak diperlukan utusan-utusan khusus karena pertemuan ini membahas bangsa dan negara," ujar Hasto saat dijumpai di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sekalipun diperlukan utusan, lanjut Hasto, harusnya diserahkan kepada orang yang juga mempunyai mandat dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sandiaga Harap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tanpa Perantara

"Harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki mandat dari partai politik maupun juga karena alasan kepemimpinannya," lanjut dia.

Soal upaya Jokowi untuk bertemu Prabowo, Hasto menilai, itu adalah karakter kepemimpinan Jokowi yang mengedepankan politik merangkul, bukan menjauhkan.

"Sebab, begitu Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf terpilih, mereka akan menjadi pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu," ujar Hasto.

Diberitakan, Jokowi mengaku, mengutus seseorang untuk bertemu dengan Prabowo. Selain menyampaikan beberapa pesan khusus, utusan itu juga akan merencanakan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo.

Baca juga: TKN: Perantara Hanya Teknis, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tetap Perlu Dilaksanakan

Belakangan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, jadi utusan Jokowi itu. Ia telah menghubungi Prabowo melalui saluran telepon.

Pertemuannya dengan Prabowo sedianya dilaksanakan Minggu 21 April 2019. Namun, atas alasan Prabowo mengalami flu, pertemuan Luhut dengan Prabowo pun tertunda.

Kendati demikian, Luhut menegaskan, Prabowo sudah menyatakan komitmennya soal rencana pertemuan dengan Jokowi itu.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno pun mendukung pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Tetapi, menurut Sandiaga, pertemuan tersebut akan lebih baik jika dilakukan tanpa perantara.

"Saya yakin di tingkat pimpinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu alhamdulillah, kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik dan tanpa perantara menurut saya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua capresnya," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid Jami' At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Kompas TV Di saat seruan agar dilakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 kemarin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Joko Widodo, Zulkifli Hasan pun tercatat sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pelaksanaan Pemilu 2019 sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019 sikap politik seperti apa yang dimaksud? Untuk menjawabnya terhubung melalui sambungan skype dari Malang, Jawa Timur Wakil Ketua Umum DPP PAN Totok Daryanto. #PAN #Pemilu #ZulkifliHasan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com