PDI-P Ingatkan Parpol Koalisi Kawal Janji Kampanye Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan partai politik anggota koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahwa mereka memiliki kewajiban yang tidak ringan pada pemerintahan ke depan.

"Koalisi juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap janji kampanye (capres cawapres), untuk memastikan seluruh janji kampanye berjalan dengan baik," ujar Hasto saat dijumpai di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Selain itu, partai politik anggota koalisi juga wajib menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Kursi Parpol Pendukung Jokowi Sudah Mampu Ciptakan Pemerintahan yang Solid

Hasto mengatakan, tugas itu tidak hanya dibebankan pada 10 partai politik yang pada Pemilu 2019 mendukung dan mengusung pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf.

Sepuluh partai politik itu, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI dan PBB.

Tanggung jawab yang sama juga akan dibebankan kepada partai politik yang bakal masuk koalisi.

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

"Kalau kita lihat, orientasi partai-partai politik untuk bergabung dengan pemerintahan baru, di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang terjadi," ujar Hasto.

"Seperti setelah Pemilu 2014 yang lalu, kan kemudian bergabung ke Pak Jokowi, PAN, Golkar dan PPP," lanjut dia.

Meski demikian, Hasto dan partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf belum membahas pembukaan pintu koalisi saat ini. Pihaknya masih fokus mengawal penghitungan surat suara Pemilu 2019 berjenjang.

Baca juga: Forum Rektor Minta Capres dan Parpol Pegang Komitmen Siap Menang Siap Kalah

Proses koalisi baru dibahas setelah kepastian hukum kemenangan Pemilu 2019 didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Apakah nanti ada proses rekonsiliasi, proses konfigurasi, sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan," ujar Hasto.

"Bapak Presiden Jokowi sendiri yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketum parpol," lanjut dia.