Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Kantor Baru PT KBN, Wapres Ingatkan Pentingnya Kawasan Berikat

Kompas.com - 23/04/2019, 22:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya kawasan berikat saat meresmikan kantor baru PT Kawasan Berikat Nusantara di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (23/4/2019).

Kalla menilai, kawasan berikat merupakan penunjang utama industri yang ada di Indonesia, sehingga harus dijaga dan dioptimalkan keberadaannya.

"Untuk mengembangkan investasi khususnya industri tentu membutuhkan kawasan. Dan kenapa kawasan itu penting? Karena suatu industri negara-negara seperti kita perlu sinergi dan perlu adanya kawasan yang saling melengkapi," ujar Kalla.

Baca juga: Dukung Ekspor, Pusat Logistik Berikat Cakung Diperluas

"Kalau ada industri besar, ada penopangnya dan sebagainya termasuk ada pelabuhannya yang tadi yang disampaikan. Itulah kenapa semua negara maju selalu mempunyai banyak kawasan kawasan seperti ini (berikat) agar dapat bekerja industrinya dengan efisien," lanjut Kalla.

Kalla mengatakan, kawasan berikat di Jakarta yang luasnya sekitar 600 hektar harus dioptimalkan lewat pengintegrasian dengan sejumlah akses transportasi seperti pelabuhan.

Selain itu, Kalla mengatakan, pengelolaan kawasan berikat harus dilakukan secara profesional. Karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola kawasan tersebut.

Baca juga: Kawasan Berikat Mandiri Bisa Diakses Secara Online Selama 24 Jam

Wapres menilai jika kawasan berikat dikelola secara profesional, akan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Indonesia.

"Saya katakan tadi kenapa industri itu penting. Kalau 600 hektar sawah paling tinggi bisa bekerja 1.500 orang tetapi 600 hektar untuk industri bisa bekerja 50.000 sampai 100.000 orang," ujar Kalla.

"Maka kawasan ini tentu harus dilengkapi dengan sebaik-baiknya dan tentu juga para karyawan yang ada di sini tentu harus menjaga kelanjutan dan juga perkembangan dari sini. Itulah harapan saya," lanjut Wapres.

Kompas TV Kondisi pabrik yang terkunci sempat membuat pasukan pemadam sulit menjangkau titik api.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com