Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: 33 Pengawas Pemilu Meninggal

Kompas.com - 23/04/2019, 15:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 pengawas pemilu meninggal dunia usai melakukan tugas pengawasan pemilu 2019.

Jumlah ini mengacu pada data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dikumpulkan hingga Senin (22/4/2019) malam.

"Tercatat 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi. Paling banyak berada di Jawa Barat, yaitu sebanyak 10 orang.

Di samping itu, ada pula pengawas yang mengalami kekerasan saat bertugas. Jumlahnya 19 orang, tersebar di 16 kabupaten/kota di 11 provinsi.

"Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang pengawas pemilunya paling banyak mendapat kekerasan, yaitu masing-masing dua orang," ujar Afif.

Baca juga: Polri: 15 Polisi Gugur Saat Amankan Pemilu 2019

Bawaslu juga mencatat, sebanyak 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. Jumlah itu tersebar di 66 kabupaten/kota di 22 provinsi.

Jumlah kecelakaan pengawas pemilu terbanyak terjadi di Jawa Timur, yakni 22 orang.

Selain itu, 160 orang pengawas pemilu yang tersebar di 77 kabupaten/kota di 22 provinsi menjalani rawat inap. Jumlah terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu 22 orang pengawas pemilu.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Beri Santunan 90 KPPS yang Meninggal Dunia

Selain itu, sebanyak 273 orang pengawas pemilu menjalani rawat jalan pada masa tugas pengawasan pemilu. Angka ini tersebar di 84 kabupateb/kota di 23 provinsi.

Pengawas pemilu paling banyak menjalani rawat jalan ada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 orang.

"Bawaslu berduka atas banyaknya pengawas pemilu yang tertimpa musibah saat menjalankan tugas," ujar Afif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com