Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Salah "Entry" Data Penghitungan Suara Pemilu 2019

Kompas.com - 22/04/2019, 18:22 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Proses penghitungan suara Pemilu 2019 masih berlangsung. Meskipun dilakukan secara manual, hasil penghitungan juga dimasukkan ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masyarakat tengah ramai memperbincangkan mengenai data yang masuk dalam Situng KPU. Sebab, banyak yang menemukan adanya perbedaan hasil rekapan manual dengan data di sistem milik KPU ini.

Seperti apa? Berikut rangkuman Kompas.com.

1. Bukan serangan siber

KPU memastikan adanya perbedaan hitung manual dengan data yang masuk di Situng murni merupakan kesalahan manusia atau human error.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, tidak ada sangkut paut kesalahan memasukkan data ini dengan serangan siber atau upaya peretasan.

Pada Jumat (19/4/2019) lalu, terjadi kesalahan lima buah C1 di lima TPS di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

Pramono menyampaikan, kesalahan tersebut langsung dikoreksi. KPU sangat mengapresiasi pemantauan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.

Baca juga: KPU Sebut Kesalahan Entry Data Situng Human Error, Bukan Serangan Siber

2. KPU dilaporkan

Badan Pemenangan Provinsi (BPP) DKI Prabowo-Sandiaga melaporkan KPU Jakarta Timur ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Dalam laporannya tersebut, tak hanya KPU yang dilaporkan, melainkan juga petugas yang diduga melakukan kesalahan input form C1 ke Situng milik KPU.

Ketua Advokasi dan Hukum BPP Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi menolak pernyataan KPU yang mengatakan bahwa kesalahan memasukkan data merupakan kesalahan manusia.

Menurut Yupen, terdapat lima daerah melakukan penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pengurangan suara terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Disebutkan, pihak BPP membawa beberapa alat bukti seperti C1, tangkapan layar situs Situng yang menampilkan kesalahan, dan berita-berita dari beberapa media.

Laporan bernomor 017/LP/PP/Prov/12.00/IV/2019 ini diterima Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta.

Baca juga: Sebut Kesalahan Entry Data Human Error, KPU Dilaporkan ke Bawaslu DKI

3. Masyarakat dapat melapor

Ketua KPU Arief Budiman membolehkan masyarakat melaporkan jika menemukan kesalahan input data rekapitulasi hasil perhitungan suara C1 ke Situng.

Menurut dia, KPU sangat terbuka terhadap segala bentuk koreksi yang dilakukan masyarakat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com