Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Perludem: TPS Masih Ada yang Minim Ketersediaan Informasi

Kompas.com - 19/04/2019, 07:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan informasi yang minim masih ditemukan di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Hal itu merupakan temuan tim Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat memantau sejumlah TPS.

TPS yang dipantau merupakan tempat tim Perludem menyalurkan hak pilihnya yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.

Baca juga: Perludem Minta Semua Pihak Hormati Proses Penghitungan Suara oleh KPU

"Persoalan yang ditemukan pada saat pemantauan ialah mengenai ketersediaan informasi kepada publik di papan pengumuman/informasi yang seharusnya disiapkan oleh KPPS di depan TPS yang mudah dilihat oleh publik mengenai daftar nama-nama pemilih, daftar nama calon dan juga partai politik peserta pemilu," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam keterangan pers, Kamis (18/4/2019).

Titi mencontohkan, di TPS 80 Sukmajaya, Depok.

KPPS setempat hanya memasang informasi mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden saja di papan informasi TPS.

"Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ditempelkan di papan informasi," kata Titi.

Baca juga: Catatan Perludem soal Pemilu, TPS Masih Ada yang Kurang Ramah Penyandang Disabilitas

Padahal, kata dia, informasi lengkap harus disediakan agar penilih bisa mencari tahu lebih jauh soal daftar pemilih dan calon anggota legislatif yang akan dipilih.

"Contoh lain terjadi di TPS 51, Bojong Gede dimana papan informasi tidak mencantumkan daftar informasi mengenai DPTb," kata dia.

Meski demikian, kata Titi, secara umum proses pembukaan TPS dan pemungutan suara di TPS yang dipantau Perludem berlangsung aman, transparan dan cukup lancar.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com