Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpindahan Surat Suara dari TPS ke PPK Dinilai Jadi Momen Paling Rawan Kecurangan

Kompas.com - 16/04/2019, 23:13 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa transisi dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinilai menjadi momen paling rawan terjadinya kecurangan saat Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Standarkiaa Latief, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

"Kalau dari tingkat TPS ke PPK, itu paling rawan. Karena kedua belah pihak paslon, caleg, ini kan barengan, caleg punya saksi, itu akan ngawal. Jadi sudah merancang masing-masing bagaimana suaranya enggak ilang, suaranya enggak berubah," ungkap Standarkiaa.

Baca juga: Panduan Lengkap buat Pemilih Pemilu 2019

Salah satu modus kecurangan yang berpotensi terjadi di momen rawan itu misalnya dengan mengganti kertas plano hasil rekapitulasi suara.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kaa Standarkiaa, modus seperti itu kerap kali terjadi.

"Rekap itu kan kelihatan semua di plano, sinkron dengan (form model) C1, tapi ketika surat suara sudah dihitung semua di TPS, dia mau berpindah ke tingkat kecamatan ata PPK, kertas plano kan bukti dasar, terganti," katanya.

Selain itu, modus kerawanan lain terjadi saat saksi tak memperhatikan jalannya proses pemilu.

Ia menuturkan saksi bisa saja memiliki keperluan untuk buang air kecil atau mengurusi anaknya, sehingga potensi kecurangan saat itu sangatlah tinggi.

Baca juga: TPS Unik Bertema Pemilu Nusantara di Depok Menarik Perhatian Kapolda Metro Jaya

Kemudian, potensi kecurangan dapat pula melibatkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Umpamanya pihak KPPS 'bermain'. Misalnya coblos caleg X, ternyata mau dihitung, lembar kertasnya itu sudah ada bolongan, maka itu jadi gugur, tidak sah karena ada 2 pencoblosan," tutur dia.

Standarkiaa mengatakan, pemilu dapat berjalan lancar dan damai jika seluruh pihak terkait mematuhi aturan yang ada.

Kompas TV Ini lah salah satu upaya petugas untuk mendistribusikan surat suara di sejumlah titik di Indonesia. Meski terbilang tak mudah surat suara harus sampai ke TPS yang dituju demi keberhasilan pesta demokrasi di Indonesia. Dari rekaman video amatir anggota TNI dan Polri mengawal surat suara ke wilayah Lampung. Lokasi yang sulit seperti tanah berlumpur mengharuskan petugas mengangkut logistik dan surat suara menggunakan gerobak sapi. Tak hanya itu untuk membawa logistik petugas juga harus menggunakan perahu menyeberangi lautan. Seperti saat penyaluran logistik dan surat suara ke wilayah terjauh di Lampung yakni Pesisir Barat. Hal ini dibenarkan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto bahwa anggotanya diterjunkan langsung ke daerah rawan terjauh dan pelosok untuk memastikan pendistribusian berjalan aman dan lancar. #Pemilu2019 #DistribusiLogistik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com