Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Yakin Usai Pemilu Masyarakat Kembali Bersatu

Kompas.com - 16/04/2019, 16:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini masyarakat Indonesia akan kembali bersatu usai Pemilu 2019.

Di Pemilu 2019, masyarakat akan memilih salah satu dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres. Sementara di Pileg, publik mencoblos caleg atau salah satu dari 16 partai politik nasional.

Kalla mengakui, pemilu akan membelah publik karena mengharuskan memilih para kandidat.

Baca juga: Semua Pihak Diingatkan untuk Tak Pertajam Polarisasi karena Beda Pilihan di Pemilu 2019

"Kalau bersatu bukan pemilu namanya, jadi akan memilih masing-masing tapi tidak akan menyebabkan terbelah dalam hal pilihan tapi tidak akan menyebabkan konflik," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Ia mengatakan Indonesia memiliki pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya dan tidak pernah terjadi konflik besar. Ia menambahkan, sejak reformasi Indonesia sudah melangsungkan empat pemilu dan semuanya berjalan tanpa konflik.

Kalla mengatakan di hari pencoblosan, masyarakat akan berbeda pilihan. Namun, setelah itu, mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan ini yakin masyarakat akan kembali bersatu.

Baca juga: KIP Aceh: Kurang Logistik Pemilu Ditutupi dari Daerah Lain

"Memang orang berbeda pilihan tapi beberapa hari kemudian orang akan kembali rukun seperti biasa keluarga akan kembali lagi. Dan itulah sifat kita yang dihormati dan dipuji oleh banyak negara tidak seperti negara-negara sekitar kita yang membawa konflik itu berkepanjangan," ujar Kalla.

"Indonesia tidak seperti itu. Contohnya saja gini, di pemerintahan berbeda saja partai-partai itu mungkin, tapi setelah diajak masuk ke pemerintaha juga kemudian semua sebagian besar menerima apa adanya dan kembali lagi bersatu," lanjut dia.

Kompas TV Wakil Presiden, Jusuf Kalla menanggapi kisruh pemungutan suara di beberapa wilayah di luar negeri. Menurut JK pembatasan waktu pemungutan harus lebih fleksibel untuk mengakomodir partisipasi pemilih yang banyak dan sedikitnya TPS tersedia. Saat menghadiri pembukaan Indonesia Industrial Summit di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Wakil Presiden, Jusuf Kalla menanggapi terkait kericuhan yang terjadi di beberapa wilayah di luar negeri karena tidak bisa mencoblos. Menurut JK harusnya KPU memberi kelonggaran waktu bagi para pemilih di luar negeri sehingga hak suara pemilih bisa tersalurkan. #JusufKalla #PemilihandiLuarNegeri #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com