Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komaruddin Hidayat Ingatkan Peserta Pemilu dan Masyarakat Tidak Rusak Prestasi Bangsa

Kompas.com - 16/04/2019, 15:13 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tidak merusak prestasi Indonesia pada pelaksaan Pemilu yang digelar Rabu, 17 April 2019.

"Kita sudah mengalami berbagai turbelensi nasional sejak tahun 1965 dan kita beberapa kali sudah mengadakan pemilu dengan lancar. Prestasi ini jangan kita rusak," ujar Komaruddin saat menghadiri dialog kebangsaan PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Peserta Pemilu Diimbau Tak Gelar Pawai Kemenangan Pascapencoblosan 17 April

 

Menurutnya, prestasi keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia harganya sangat mahal jika ada oknum tertentu yang hendak menguasi bangsa karena kepentingan politik tertentu. Siapapun yang menang, lanjut Komaruddin, adalah putra terbaik bangsa.

"Kalau prestasi ini dirusak, akan mahal sekali secara moral, ekonomi, dan sosial. Jadi, tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan dirusak dan siapapun yang menang adalah putra bangsa," paparnya.

Menang dan kalah dalam pemilu, seperti diungkapkan Komaruddin, adalah suatu hal yang biasa saja. Baginya, siapapun yang terpilih, sejatinya tidak menimbulkan permusuhan.

Baca juga: Jelang Pemilu, Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang, 3 di Antaranya Pidana Pemilu

 

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini mengimbau, siapapun yang kalah tidak perlu memusuhi yang menang, begitu pun sebaliknya.

"Oposisi boleh, tapi oposisi yang konstruktif dan rasional. Jangan kemudian menganggu pemerintahan karena kalau diganggu terus tidak akan bisa terbangun negara ini," jelas Komaruddin.

Ia mengingatkan, kemenangan dalam pemilu bukanlah milik kedua paslon, melainkan milik masyarakat.

Kompas TV Antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) dalam mengikuti pencoblosan pemilu 2019 di luar negeri sangat tinggi. Dari sejumlah negara yang menyelenggarakan pemungutan suara, terlihat antrean WNI yang ingin memberikan hak suara mereka dalam memilih calon pemimpin dan calon wakil mereka di parlemen untuk lima tahun mendatang. Namun hal ini tidak dibarengi oleh kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sejumlah TPS. Salah satunyaricuh pencoblosan di Sydney, Australia. Ratusan WNI yang masuk dalam daftar pemilih khusus tidak bisa menyalurkan hak suara. #PemiluLuarNegeri #Pemilu2019 #PemiluSerentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com