Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Prabowo, Wapres Kalla Sebut Tak Ada Deindustrialisasi

Kompas.com - 15/04/2019, 12:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi.

Prabowo sempat menyatakan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi saat debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Saya sudah jelaskan, bahwa tidak benar itu terjadi deindustrialisasi, karena perkembangan industri kita 5 persen per tahun. Berkembang, tidak ada yang berkurang. Cuma pernah akibat harga-harga komoditi naik maka pertambangan, pertanian naik," ujar Kalla saat ditemui Indonesa Convention Exhibition BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

Kalla mengklaim, industri menyumbang 21 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2014-2017.

Karena itu, Kalla mengatakan, Industri merupakan penyumbang terbesar dalam struktur PDB Indonesia.

"Industri seperti disampaikan tadi oleh Saudara Menteri Perindustrian, tetap menjadi sektor tertinggi dalam GDP kita, PDB kita. Yang pada tahun 2014-2017 kurang lebih rata-ratanya 21,30 persen," tutur Kalla.

"Artinya adalah, industri tetap yang tertinggi, sektor tertinggi dalam pendapatan nasional. Karena itulah maka industri tetap berkembang dan tak akan terjadi deindustrialisasi," lanjut dia.

Baca juga: Kadin Sebut Ada Gejala Deindustrialisasi di Sektor Perikanan

Prabowo sebelumnya dalam debat kelima mengatakan saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi.

Hal ini dia sampaikan dalam pemaparan visi dan misi pada segmen pertama debat terakhir di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa," ujar Prabowo.

Kompas TV Pabrik kereta api terbesar Indonesia dibangun di Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan total investasi senilai Rp 1,6 triliun, pabrik ini ditargetkan bisa memenuhi permintaan ekspor dengan memproduksi 4 kereta per hari. Pabrik dibangun dengan luas lahan sekitar 83 hektar yang dikelola oleh PT Industri Kereta Api atau PT Inka ini. Pembangunan pabrik yang berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, agar mampu menekan biaya pengiriman. Pasar yang dituju termasuk beberapa negara di Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa negara seperti Filipina, Sri Langka, dan banglades, kini sudah mulai memesan kereta api buatan anak negeri tersebut. Tak sendiri , PT Inka menggandeng investor asal Swiss untuk membangun pabrik kereta di banyuwangi . #KeretaTerbesar #Banyuwangi #Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com