Semua Pihak Diminta Waspadai Konflik Elektoral Pasca Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik elektoral pasca pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dinilai menjadi hal yang harus diwaspadai jelang hari pencoblosan yang menyisakan waktu lima hari lagi.

Konflik elektoral tersebut bisa terjadi antara penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat.

"Konflik elektoral adalah pertentangan, perseturuan dan sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dalam suatu perebutan kekuasaan melalui proses pemilihan atau penyelenggara pemilu," ujar Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu (RUBIK), Abdul Ghofur, di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Jelang Pemilu, Kementerian Kominfo Catat Berita Hoaks Meningkat Tajam

Ghofur menjelaskan, konflik elektoral pasca pemungutan suara itu mencakup sengketa hasil pemilihan, seperti dugaan kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS), kemudian kekerasan dan anarkisme massa pendukung, dan bentrok fisik antar massa pendukung.

Potensi konflik elektoral, seperti diungkapan Ghofur, cukup besar jika dilihat maraknya hoaks yang saat ini menyerang kedua paslon, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Maraknya hoaks kemudian ditambah kepercayaan diri yang tinggi pada masing-masing pendukung untuk menang, berpotensi menjadi masalah jika pasangan yang mereka idolakan kalah. Mereka akan menganggap hasil pemilu itu curang," papar Abdul.

Ia menuturkan, kepercayaan diri yang termanifestasi dalam bentuk narasi-narasi yang mendelegitimasi pemilu dalam hal faktor sosial politik dan mobilisasi massa menjadi faktor yang dominan dalam konflik elektoral.

"Pada situasi ini, beberapa wilayah yang sangat kompetitif bagi tingkat elektabilitas kedua paslon sangat berpotensi terjadi konflik elektoral. Misalnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," ucapnya.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menambahkan, untuk meminimalisasi konflik elektoral, KPU dan Bawaslu harus meningkatkan kepecayaan publik terhadap proses pemilu.

Baca juga: Kirim Surat ke KPU, BPN Prabowo-Sandiaga Minta Pemilu di Malaysia Dihentikan Dulu

Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan menunjukkan hasil kinerja, khususnya dalam hal menjelaskan secara komprehensif atas masalah-masalah terkait pemilu yang dipersoalkan peserta pemilu dan masyarakat.

"KPU dan Bawaslu juga harus profesional dengan menjelaskan secara konkret masalah yang digugat atau datang dari peserta pemilu dan masyarakat. Jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan menambah konflik," ujar Siti.