Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Survei Internal, BPN Prabowo-Sandiaga Masih Perlu Perkuat Basis Suara di Bali dan NTT

Kompas.com - 10/04/2019, 18:42 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bali serta Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang masih perlu penguatan suara basis pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu diungkapkan Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sugiono, saat konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Ia mencatat, salah satu isu yang perlu diperhatikan untuk wilayah Bali adalah perihal reklamasi.

"Beberapa tempat kita juga harus memperkuat seperti di Bali. Itu kita harus kerja keras untuk bisa rebut mandat rakyat. Karena di sana ada beberapa yang perlu diperhatikan. Salah satunya reklamasi yang harus didengarkan," kata Sugiono.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Survei Internal BPN Hiburan untuk Prabowo

Namun, ia mengaku sangat optimis untuk beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk daerah Jawa Tengah, Sugiono mengatakan terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam meningkatkan elektabilitas, misalnya mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Sementara, dalam pandangannya, Prabowo-Sandiaga telah unggul di wilayah Jawa Timur.

Kendati demikian, ia tidak ingin, keunggulan yang telah dikantongi membuat paslon serta timses lupa diri.

"Kita juga enggak mau terlena di tempat yang unggul, harus dijaga dan amankan," ungkapnya.

Baca juga: Ungkap Survei Internal, BPN Tak Ingin Elektabilitas Prabowo Dianggap Kalah dari Jokowi

Berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga berada di angka 62 persen. Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebesar 38 persen.

Dalam survei internal BPN, tidak ada responden yang tidak menjawab atau merahasiakan jawaban. Survei tersebut dilakukan pekan lalu atau sekitar akhir Maret hingga awal April di 34 provinsi.

Sebanyak 1.440 responden dengan berbagai latar belakang terlibat dalam survei. Metodologi yang digunakan tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lain, yakni multistage random sampling.

Namun, BPN Prabowo-Sandiaga tidak mengumumkan data survei lain misalnya margin of error.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com