Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Minta BUMN Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 10/04/2019, 14:43 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyerukan kepada para pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Jika Allah berkehendak mohon kami dibentengi tata kelola yang baik untuk menunjukkan komitmen kami. Soal netralitas BUMN kami juga setuju," ujar Sandiaga saat menemui Federasi Serikat Pekerja BUMN di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Sandiaga menambahkan, dalam Pilpres 2019, jika ada mobilisasi yang dikerahkan oleh oknum manapun, hal itu sangat tidak dibenarkan dengan dalih apapun.

Baca juga: Menteri Rini: HUT BUMN Bukan Kampanye Terselubung

BUMN, lanjutnya, adalah badan usaha milik rakyat yang harus profesional. Jika ada tindakan yang menyimpang dari BUMN, maka harus diluruskan.

"BUMN harus tunjukkan profesionalitasnya. Tindakan menyimpang harus diluruskan dan mendorong pilar ekonomi. Di atas semuanya, BUMN harus menjadi sistem ekonomi bangsa," paparnya.

Sebelumnya, terdapat isu yang tersebar luas di media sosial beberapa hari ini soal tuduhan adanya pengerahan massa pada acara perayaan ulang tahun BUMN yang direncanakan pada 13 April 2019 untuk kampanye politik salah satu pasangan calon.

Ketua Forum Humas BUMN Rohan Hafas menampik atas informasi tersebut.

"Isu tersebut terlalu mengada-ada," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: BUMN: Kalau 3 Juta Pegawai dan Keluarga Kumpul, Mungkin Bikin Panik...

Sebab, menurut Rohan, 13 April memang hari tanggal berulang tahunnya Kementerian BUMN. Jadi bukan karena ada kampanye salah satu paslon.

Oleh karena itu, kata dia, BUMN-BUMN ingin menggembirakan pegawai atas kerja kerasnya selama ini.

Kompas TV Pembentukan holding BUMN sedang kejar tayang. Kali ini, rencana pembentukan holding BUMN penerbangan, tetapi berpolemik. Kendati Kementerian BUMN sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk pembuatan aturan alias PMK, landasan pembentukan holding masih menjadi pertanyaan banyak kalangan. Penggabungan aset agar lebih besar antara angkasa pura 1, Angkasa Pura 2, dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak cukup kuat sebagai landasan. #HoldingBUMN #HoldingPenerbangan #Kartel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com