Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Kita Kerap Dituduh Melakukan Upaya Deligitimasi KPU

Kompas.com - 09/04/2019, 18:49 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais menyayangkan tuduhan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya deligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dia sampaikan dalam acara diskusi tentang "DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos!" yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Acara itu dipenuhi tokoh dan masyarakat pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: TKN Sebut Upaya Delegitimasi KPU Kian Intens Jelang Pemilu 2019

"Ini adalah upaya kita terakhir untuk mengingatkan sebuah peristiwa besar yang kita masuki sembilan hari lagi. Tapi bahan-bahan pemilu dalam hal ini DPT, itu masih memuat data yang tidak wajar, dia invalid yang dia akan diekspos oleh Pak Agus maupun yang lainnya dan kita seringkali dituduh melakukan upaya delegitimasi KPU," ujar Amien.

Agus yang disebut Amien adalah orang yang memaparkan temuan BPN tentang 17,5 juta DPT tak wajar. Agus yang bicara setelah Amien, menjelaskan tentang daftar pemilih dengan tahun kelahiran yang janggal hingga jumlah anggota keluarga dalam satu KK.

Hal-hal yang dijelaskan Agus, kata Amien, sudah sering dibahas BPN Prabowo-Sandi. Mereka juga sudah menyampaikan temuan mengenai hal itu kepada KPU. Namun hingga hari ini KPU masih memproses laporan tersebut.

Sejumlah kejanggalan itu dipaparkan di hadapan masyarakat pendukung Prabowo-Sandi yang hadir dalam diskusi itu. Mereka mengenakan pin Prabowo-Sandiaga dan mengangkat poster-poster di ruang rapat. Poster itu bertuliskan "KPU Harus Hapus 17,5 Juta DPT Invalid".

Amien kemudian membantah telah mendeligitimasi KPU. Menurut dia sejumlah langkah yang ditempuhnya justru merupakan upaya untuk melegitimasi KPU.

"Supaya betul-betul bangsa ini itu merasa puas, bangga sekaligus juga bersyurkur bahwa kita makin tambah hari seharusnya makin fokus demokrasi kita. Bukan kebalikan semakin porak poranda dan makin menistakan kemungkinan yang sangat buruk pengembangan pilpres atau demokrasi kita di masa mendatang," kata Amien.

Baca juga: Al Ghazali hingga Amien Rais Akan Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Solo

Selain Amien, diskusi itu juga dihadiri tokoh lain seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua BPN Neno Warisman, dan juru kampanye BPN Marwan Batubara.

Amien juga mengungkapkan kecurigaannya kepada KPU. Menurut dia, masalah DPT ini bukan berasal dari luar KPU melainkan dari dalam.

"Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, intruder, bukan dari luar saya kira," kata dia.

Kompas TV Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoakskembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4). Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan. Dalam kasus ini, Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar bohong penganiayaan. Dalam sidang pekan lalu, ketua dewan pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, memberikan keterangan sebagai saksi di depan majelis hakim. Di persidangan hari ini, salah satu saksi yang diajukan jaksa adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. #SidangRatnaSarumpaet #RatnaSarumpaet #KasusHoaksRatna

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com