Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diharapkan Punya Mekanisme untuk Antisipasi Penumpukan Pemilih di TPS

Kompas.com - 09/04/2019, 17:39 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kode Inisifatif, Veri Junaidi, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mampu mengantisipasi adanya pemilih menumpuk yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Ada beberapa catatan ya, KPU harus memastikan betul pemilih DPTb dapat menggunakan hak suaranya. Jangan sampai mereka tidak menggunakan hak suara karena menumpuknya jumlah pemilih DPTb di TPS yang sudah ditetapkan," ujar Veri dalam diskusi "Menjamin Hak Pilih Warga Negara dan Mewujudkan Pemilu Damai" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Veri menyatakan, KPU perlu mengantisipasi adanya penumpukan pemilih di jam-jam tertentu. Pasalnya, penumpukan bisa berdampak pada terganggunya hak pilih pemilih DPTb dan bisa menimbulkan masalah kurangnya surat suara sehingga suara pemilih tidak terakmodasi.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Diminta Pastikan Pengawas TPS Netral

Menurut Veri, sisa waktu delapan hari menjelang pencoblosan bisa dimanfaatkan KPU untuk membuat mekanisme jalannya kelancaran pemilu jika terjadi penumpukan pemilih di TPS.

"Harus ada mekanisme, misalnya bagaimana KPU menginformasikan ke publik kalau di wilayah A pemilihnya menumpuk sehingga pemilih DPTb bisa berganti ke TPS lain," paparnya.

Jumlah pemilih DPTb yang telah mencapai 800.219, seperti diungkapan Veri dan masih kemungkinan bertambah sampai 10 April 2019 menuntut manajamen yang ketat dari KPU agar ketersediaan logistik pemilu tidak menjadi penghalang pemilih gunakan suaranya.

Baca juga: KPU Mulai Produksi Surat Suara untuk 630 TPS Tambahan Hari Ini

Sementara itu, KPU telah menetapkan penambahan TPS untuk mengakomodasi jumlah DPT tambahan yang melebihi batas maksimal sebuah TPS. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan jumlah DPTb Pemilu 2019 ada 800.219 pemilih yang tersebar di 169.668 TPS.

Dari jumlah tersebut, ada 690.038 pemilih yang sudah tersebar di TPS yang ada saat ini. Sementara, ada 139.919 pemilih yang belum difasilitasi di TPS manapun.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Palembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dilengkapi dengan lima kotak suara dan empat bilik pencoblosan. Di depan TPS juga tertempel papan informasi daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada tujuh orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara atau KPPS. #KPU #PersiapanPemilu #Pencoblosan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com