Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Debat Terakhir, Partai Golkar Gelar FGD untuk Bahan Masukan bagi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 08/04/2019, 17:11 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar menggelar focus group discussion (FGD) untuk mengupas tema debat terakhir Pilpres 2019, yang nantinya menjadi masukan ke pasangan nomor urut 01 Joko Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, FGD ini disesuaikan dengan tema debat kelima yaitu ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi.

"Jadi kita melakukan FGD untuk memberikan masukkan atau menyinergikan yang kita punya kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga debat nanti, bisa tampil baik seperti debat sebelumnya," ujar Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Jelang Debat Kelima Pilpres, Jokowi-Maruf Akan Gelar Simulasi

Menurut Lodewijk, Jokowi-Ma'ruf dalam debat sebelumnya tampil dengan penguasaan data dan fakta yang mumpuni. Sehingga, pasangan yang diusung Golkar tersebut mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai rencana yang akan dikerjakan ke depan.

Ia meyakini dengan masukan yang diberikan Partai Golkar, Jokowi-Ma'ruf juga akan tampil optimal dalam debat. Apalagi, kerja petahana di bidang ekonomi sangat baik selama empat setengah tahun terakhir.

"Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif 5,1 persen, kesejahteraan sosial kita juga baik karena program yang dilakukan Pak Jokowi-JK seperti PKH, bantuan non tunai, sudah mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit," katanya.

Dengan kondisi perekonomian nasional yang baik dan akan diluncurkannya tiga kartu oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf nantinya, Lodewijk optimistis pergerakan roda ekonomi di Tanah Air dapat lebih kencang lagi dan akhirnya menekan angka kemiskinan.

Baca juga: Jelang Debat Kelima, Maruf Amin Pamer Status Investment Grade di Era Jokowi

"Kemudian soal keuangan dan investasi, Indonesia mampu mengundang investasi masuk ke sini karena peraturan yang membelenggu bisa dihilangkan oleh pak Jokowi, dari sebelumnya izin enam bulan menjadi tiga bulan," tutur Lodewijk.

Debat kelima pemilihan presiden 2019 akan digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) mendatang.

Empat stasiun televisi akan menayangkan debat kelima Pilpres 2019 yaitu TVOne, ANTV, Berita Satu, dan Net TV. Balques Manisang dan Tomy Ristanto akan menjadi moderator debat kelima Pilpres 2019.

Kompas TV Perbincangan terkait debat Capres masih mewarnai jagad media sosial Senin ini. Ulasan selengkapnya disampaikan Yasir Neneama. #FACEBOOK #DebatCapres #DebatPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com