Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makna Pemilu dari 4 Aspek: Sebagai Tolok Ukur hingga Alat Pendidikan

Kompas.com - 04/04/2019, 20:13 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan empat aspek terkait Pemilihan Umum (pemilu).

Empat aspek tersebut dinilainya merefleksikan pemilu sebagai proses berjalannya demokrasi untuk pembangunan bangsa.

Tjahjo mengungkapkan hal tersebut saat memberikan kuliah umum kepada para murid akademisi kepolisian di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Soal People Power, Mendagri Minta Tak Ada Ajakan Perbuatan Melawan UU

Dari segi politik, pemilu menjadi pengukur keberhasilan pemerintah membangun iklim demokrasi.

"Ada aspek politis, ini penting, keberhasilan pemilu merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah dan nasional," kata Tjahjo.

Kemudian, dari aspek hukum, pemilu merupakan landasan yuridis terpilihnya pemimpin negara oleh rakyat secara sah.

Baca juga: H-13 Pencoblosan, Mendagri Ingatkan Publik Gunakan Hak Pilih

Berikutnya adalah aspek sosial budaya. Menurutnya, pemilu harus menjadi ajang pendidikan bagi publik agar berpikir rasional.

"Aspek sosial budaya, bagaimana pemilu ini harus dapat dijadikan ajang pendidikan politik sekaligus bagian dari pendidikan pemilih," ujarnya.

Selain itu, pemilu dinilainya juga harus menjadi ajang bagi para kandidat untuk kampanye yang bermartabat dan saling adu gagasan.

Baca juga: Beri Kuliah Umum, Mendagri Ungkap 3 Hal Krusial Setelah Pencoblosan

Terakhir, Tjahjo juga menyebutkan bahwa pemilu juga harus berjalan aman dan damai sehingga roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat tidak terganggu.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta kepada pemerintah daerah untuk mengajak warga ke tempat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Ajakan ini merupakan upaya dari pihak pemerintah agar tidak ada masyarakat yang golput. Hal ini disampaikan Tjahjo saat menghadari acara pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Tjahjo mengatakan pemerintah telah meminta hingga pihak desa untuk membuat gerakan menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Mendagri menegaskan pentingnya hak pilih yang nantinya akan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. #FatwaMUI #Mendagri #MUI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com