Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Semua yang Menghasut dan Menakuti Hak Pilih Masyarakat, Tentu Ada Hukumnya

Kompas.com - 04/04/2019, 13:44 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan setiap kegiatan yang menghalangi hak pilih masyarakat akan diproses secara hukum.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi pertanyaan terkait ancaman pemboikotan pemilu yang diserukan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wiranto mengatakan, hak pilih merupakan amanat konstitusi dan perwujudan Indonesia sebagai negara yang demokrasi.

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Tim Independen di Nduga soal Dampak Operasi Pengejaran KKB

"Jadi semua kegiatan yang menghasut, yang mengancam, yang menakut-nakuti hak pilih masyarakat. Itu tentu ada hukumnya," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

"Ini kan demokrasi. Demokrasi itu sesuai dengan konstitusi, rakyat diberikan hak untuk memilih," sambung dia.

Kendati demikian, ia menuturkan hal-hal tersebut juga perlu dicegah.

Baca juga: Temuan soal Dampak Operasi Pengejaran KKB di Nduga Akan Diserahkan Ke Komnas HAM

Namun, jika ancaman serupa sudah terjadi, Wiranto mengatakan pelakunya perlu dicatat dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Enggak usah kita ributkan. Tinggal dicatat siapa yang bicara, kelompok mana yang bicara, langkah aksinya bagaimana, itu kan nanti ada hukumnya," ungkapnya.

Kompas TV Polemik terkait adanya pembicaraan mengenai jatah kursi menteri dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus bergulir. Kader Partai Gerindra, Adhyaksa Dault, membantah adanya pembicaraan tersebut. Adhyaksa memastikan tidak pernah ada pembicaraan jatah kursi menteri, karena ia yakin jika Prabowo-Sandiaga terpilih, kursi-kursi menteri akan diserahkan ke ranah profesional, bukan dari partai politik. Sementara, TKN Jokowi-Maruf menilai adanya pembicaraan bagi-bagi kursi menteri di BPN merupakan upaya koalisi Prabowo-Sandi untuk meraih suara. Wakil Ketua TKN, Hasto Kristiyanto, menganggap masih terlalu dini untuk BPN membicarakan jatah kursi menteri. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo pernah membicarakan porsi menteri untuk partai koalisi. #JatahKursiMenteri #PrabowoSandiaga #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com