Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Cek Fakta Internasional, Bagaimana Awalnya?

Kompas.com - 02/04/2019, 14:48 WIB
Aswab Nanda Prattama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Berita bohong atau hoaks mudah mengalir ke masyarakat seiring berkembang pesatnya informasi. Kecepatan internet tak dibarengi dengan kesadaran diri seseorang dalam menyaring informasi.

Karena itu, media perlu untuk membentengi diri dari kuatnya arus informasi yang berkembang pesat. Salah satunya adalah dengan menerapkan fact checking atau cek fakta.

Cek fakta diharapkan bisa diterapkan untuk menyaring berita-berita hoaks yang berkembang di masyarakat.

Beberapa media juga sudah terdaftar secara resmi dalam lembaga pengecekan fakta tingkat internasional atau International Fact Checking Network (IFCN), termasuk Kompas.com.

Lantas, bagaimana awal mulanya ?

Dilansir dari politifact.com, penetapan itu berawal pada 2016 di Buenos Aires, Argentina. Beberapa media dan lembaga cek fakta membuat kesepakatan untuk menetapkan Hari Pengecekan Fakta Internasional dalam upaya memberantas hoaks dan disinformasi.

Akhirnya, disepakati bahwa 2 April diperingati sebagai Hari Cek Fakta Internasional.

Sebenarnya, fack-checking sudah dilakukan sejak dulu oleh sejumlah media kredibel di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, organisasi independen memulainya sejak awal 2000-an.

Pemeriksa fakta seperti PolitiFact, FactCheck.org, dan tim pemeriksa fakta Washington Post melakukan pengecekan atas klaim berita yang berembus.

Namun, dalam praktiknya, ribuan cek fakta yang dilakukan dinilai kurang maksimal. Selain itu, keakuratannya juga masih ada yang dipertanyakan.

International Fack Checking Day pun diharapkan mampu meningkatkan kualitas bagi pers dan lembaga pengecekan fakta dalam melakukan tugasnya.

Berkembang

Setelah penetapan hari cek fakta, berita hoaks masih saja sering berseliweran. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pengecekan fakta di seluruh dunia,

IFCN-Poynter kemudian mengkoordinasikan peringatan Hari Cek Fakta Internasional dengan meluncurkan Factcheckingday.com.

IFCN adalah bagian dari Poynter Institute yang didedikasikan untuk mempersatukan pemeriksa fakta di seluruh dunia.

Lembaga itu membangun koalisi yang lebih luas, terdiri dari para jurnalis, mahasiswa, dan konsumen media untuk mempersenjatai diri dengan alat dan metode yang diperlukan dalam menguraikan mana saja yang fakta dan hoaks.

Pada 2017, The Washington Post, CNN, Repubblica, Sky, dan organisasi berita lainnya di seluruh dunia meliput Hari Pengecekan Fakta Internasional pertama.

Ribuan orang menggunakan tagar #FactCheckIt pada 2 April 2017. Para guru di lebih dari 50 negara mengunduh rencana pelajaran cek fakta, yang tersedia untuk lebih dari 100.000 siswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com