JAKARTA, Kompas.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengakui bahwa sudah ada pembicaraan mengfenai kursi menteri dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Akan tetapi, terkait jumlah kursi menteri untuk partai-partai koalisi belum dibicarakan.
"Tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani saat ditemui wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Pernyataan Muzani berbeda dengan pernyataan Direktur Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Partai Amanat Nasional akan mendapatkan 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, dan Partai Demokrat masih dalam pertimbangan.
Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan
Muzani mengatakan, pembagian kursi menteri yang menuai banyak kritik itu sudah dilakukan termasuk dengan Partai Demokrat.
Menurut dia, jumlah posisi menteri harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah ke depan.
"Termasuk dengan Partai Demokrat kami juga sudah membicarakan soal itu. Sekali lagi tentang jumlahnya, kami masih harus melihat kebutuhan pada pemerintahan ke depan," kata Muzani.
Ia mencontohkan, posisi menteri yang dibutuhkan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang rencananya akan dipisah oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.
"Apakah kebutuhan itu masih sama atau bagaimana itu nanti akan kita lihat setelah 17 April, karena itu porsi itu baru akan jelas setelah menang," ujar dia.
Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pembicaraan Jatah Menteri sebagai Hiburan Demokrasi
Selanjutnya, terkait nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi salah satu kandidat menteri, Muzani mengatakan nama-nama menteri belum dibicarakan.
"Ya makanya nama belum diomongin jumlah pun belum diomongin. Karena kami mengerti kebutuhan pemerintahan ke depan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan," kata Muzani.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memenangi Pemilihan Presiden 2019.
Hal itu dikatakannya setelah jumpa pers di Ballroom Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/3/2019) siang.
Baca juga: Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat
Awalnya, Hashim enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.
"Tapi saya kira ya itu antara saya dengan kakak saya saja," lanjut dia.