Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Capres Dinilai Belum Tunjukkan Langkah Konkret Tangani Konflik Internasional

Kompas.com - 01/04/2019, 17:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto, dinilai belum memperlihatkan strategi penanganan konflik internasional pada debat keempat Pilpres 2019.

Salah satu tema debat keempat adalah hubungan internasional.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, sebenarnya kedua capres sudah mendapat momentum.

Hal itu berawal dari diskusi soal konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Itu sebenarnya sudah dipancing ketika ada pertanyaan soal Rohingnya. Ini pertanyaan besar bagi seluruh bangsa-bangsa di Asean dan juga di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) apa langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Rohingnya," kata Taufan dalam diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Telah Menengok Kondisi Pengungsi Rohingya

Ia mencontohkan, Jokowi sempat menyinggung Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Hal itu dinilai Jokowi menjadi keunggulan Indonesia dalam diplomasi.

Meski demikian, Taufan menyayangkan keunggulan itu tak dieksplorasi lebih jauh dalam penanganan konflik itu.

"Pertanyaan lebih lanjut juga terkait populasi muslim terbesar kenapa juga tidak menggunakan OKI untuk menekan Myanmar supaya masalah di Rohingnya itu bisa ditangani," kata dia.

Ia juga menyayangkan momentum yang dilewatkan oleh Prabowo. Saat itu, Prabowo memandang konflik Rakhine sulit diselesaikan lewat forum ASEAN.

"Satu capres mengatakan kalau pakai ASEAN susah. Karena di ASEAN ada prinsip non-interfere, enggak boleh mencampuri urusan negara lain, jadi sulit. Kenapa enggak pakai PBB," kata Taufan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Gunakan Perspektif HAM dalam Debat soal Pemerintahan

Menurut dia, seharusnya Prabowo bisa menjelaskan lebih jauh gagasan alternatifnya terkait penanganan konflik itu.

"Persoalan Palestina, misalnya, juga itu tidak disinggung apa sih sikap Indonesia. Kita anggota Dewan Keamanan PBB, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kembali. Peran apa yang mau kita mainkan untuk persoalan HAM internasional," kata dia.

Taufan mengingatkan, Jokowi dan Prabowo harus berpegang pada amanat UUD 1945 bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com