Kedua Capres Dinilai Belum Bahas Restrukturisasi TNI dan Perubahan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Diandra Mengko, mengungkapkan, ada persoalan lain yang seharusnya dibahas oleh dua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pada debat keempat Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu terkait bidang pertahanan dan keamanan.

Menurut Diandra, sejumlah persoalan seperti polemik restrukturisasi TNI dan reformasi perundangan militer perlu dibahas karena menjadi isu publik.

"Ada persoalan lain yang belum dibahas. Contohnya, mengenai UU TNI yang menyangkut peradilan militer hingga saat ini masih menjadi persoalan yang pelik karena kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI di publik tidak diselesaikan di peradilan umum," ujar Diandra dalam diskusi publik membedah debat keempat Pilpres 2019, di Kantor LIPI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Debat Keempat, Jokowi Dinilai Kurang Maksimal Tanggapi Serangan dan Patriotisme Prabowo “Ternodai”

Ia menambahkan, kasus-kasus kekerasan yang menyangkut anggota TNI di ranah sipil banyak yang tidak diselesaikan lewat peradilan umum.

Penyelesaian kasus itu masih melalui peradilan militer. Baik Jokowi maupun Prabowo, menurut dia, tidak membahas bahkan menyingung reformasi UU TNI.

Padahal, masyarakat perlu mendapatkan pencerahan mengenai solusi dari kedua paslon dalam menyelesaikan problem yang menyangkut anggota TNI di ranah sipil.

"Bagaimana posisi kedua paslon terhadap hal ini masih abu-abu. Sampai hari ini peradilan secara militer terhadap anggota TNI yang memiliki masalah dalam ranah publik masih berlanjut," kata Diandra.

Baca juga: Debat Keempat Dinilai Jauh Lebih Dinamis

Selain itu, seperti diungkapkan Diandra, rekstrukturisasi TNI juga tidak dibahas dalam debat keempat.

Restrukturisasi sempat menjadi perbincangan di publik karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI.

"Restrukturisasi TNI tidak dielaborasi lebih dalam oleh kedua paslon. Padahal, ada permasalahan juga karena dwifungsi TNI ditakutkan kembali oleh masyarakat dan sejumlah lembaga," ujar Diandra.

Dia mengatakan, permasalahan lain yang belum dibahas adalah mengenai kualitas dan penataan personil TNI-Polri, koordinasi antar-aktor keamanan dan konflik TNI-Polri, kecenderungan perlibatan TNI di ranah sipil, netralitas aparat keamanan, reformasi Polri, penanganan terhadap konflik keamanan, dan kesejahteraan aparat keamanan.

Diandra menyebutkan, solusi konflik di Indonesia yang mengutamakan soft approach oleh kedua capres dalam visi misinya tidak dijelaskan dalam debat.

Jika dipaparkan, hal yang akan menjadi menarik adalah bagaimana kedua capres merefkleksikan konflik di Papua.