Jurkam BPN Sebut Pemerintahan Jokowi Tak Siap dengan "E-Government"

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai, capres petahana Joko Widodo tak siap dengan konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Hal itu, kata Nizar, terlihat dari maraknya praktek korupsi di pemerintahan dan jual beli jabatan di sejumlah kementerian. Ia menambahkan berdasarkan catatan Komite ASN (KASN), praktek jual beli jabatan terjadi di hampir separuh kementerian.

Baca juga: Jokowi: Diperlukan Pemerintahan Dilan, Digital Melayani

"Jokowi terlalu memuja teknologi informasi. Ingin selalu cepat. Faktanya, mental elite dan pejabat masih bobrok," kata Nixar melalui keterangan tertulis, Senin (1/4/2019).

Ia mengatakan, berbagai konsep e-government yang ditawarkan Jokowi dalam debat keempat akan percuma bila mental pejabatnya tak dibenahi.

Ia pun mengatakan Jokowi tak bisa mengharapkan birokrasi di bawahnya menghasilkan pelayanan publik yang prima jika masih marak terhadi jual beli jabatan di dalamnya.

"Sehebat apapun teknologi yang dipakai, bila mentalnya bobrok, bila praktek jual beli jabatan masih marak, maka jangan harap ada pelayanan publik yang prima," lanjut politisi Gerindra itu.

Baca juga: Kampanye di Madura, Maruf Amin Ingin Luruskan Fitnah terhadap Jokowi

Jokowi sebelumnya berkomitmen terus memperbaiki pelayanan birokrasi jika kembali terpilih dalam debat keempat Pilpres 2019. Jokowi menyebut istilah pemerintahan dilan atau digital melayani yang diperlukan bagi rakyat.

Jokowi mengatakan, reformasi dalam pelayanan publik akan terus dilakukan. Salah satunya dengan pelayanan berbasis elektronik.

"Di bidang pemerintahan, kedepan diperlukan pemerintahan dilan, digital melayani," kata Jokowi saat pemaparan visi misi dalam debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.